Nasional

Waduh! Amerika Minta Warganya Hati-Hati Pergi Indonesia: Teroris Dapat Menyerang...

Warga Amerika Serikat (AS) wajib meningkatkan kewaspadaan di Indonesia karena potensi ancaman terorisme dan bencana alam.

Waduh! Amerika Minta Warganya Hati-Hati Pergi Indonesia: Teroris Dapat Menyerang...
Travel note di Indonesia yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tanggal 25 April 2022.

JAKARTA, FIN.CO.ID – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memperingatkan warganya agar berhati-hati jika bepergian ke Indonesia.

Warga AS diminta menjauhi aksi demonstrasi dan kerumunan massa selama berada di Indonesia. 

(BACA JUGA:Tuduh Amerika Perpanjang Konflik di Ukraina, Rusia: Jangan Remehkan Ancaman Perang Nuklir)

Imbauan itu termuat dalam travel note atau advisory di Indonesia tertanggal 25 April 2022. 

Warga AS wajib meningkatkan kewaspadaan di Indonesia karena potensi ancaman terorisme dan bencana alam. 

AS menyebut ada beberapa area di Indonesia yang memiliki peningkatan risiko.

"Teroris terus merencanakan kemungkinan serangan di Indonesia. Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan. Menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS seperti dikutip FIN dari di situs https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/indonesia-travel-advisory.html pada Rabu (27/4/2022).

(BACA JUGA:Konflik Rusia - Ukraina dan Inflasi Amerika Bikin Harga Emas Melambung Dekati USD2.000 Per Ounce)

Tak hanya ancaman teroris. AS juga menyebut bencana alam seperti gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi dapat mengakibatkan terganggunya transportasi, infrastruktur, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan.

Pemerintah AS juga meminta warganya untuk tidak berkunjung ke Sulawesi Tengah dan Papua. Sebab, ada ancaman konflik sipil di dua wilayah tersebut. 

Kedua daerah tersebut bahkan dikategorikan AS ke dalam level 3. Artinya  warga AS diminta mempertimbangkan bila ingin berkunjung ke daerah timur Indonesia tersebut. 

Menurut pernyataan AS, penembakan kerap terjadi di daerah Timika dan Grasberg. AS juga menyebut potensi konflik dan demo rusuh di Sulawesi Tengah dan Papua. 

(BACA JUGA:Amerika Soroti Unlawful Killing 6 Laskar FPI, Aziz Yanuar: Alhamdulillah Kita Butuh Dukungan Internasional)

AS pun menyoroti Indonesia hanya memiliki kemampuan yang terbatas untuk memberikan layanan gawat darurat kepada warga di dua daerah tersebut. 

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Dugaan itu dirangkum dalam bentuk laporan analisa berjudul: 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia.

Salah satu yang disorot oleh AS adalah indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia, PeduliLindungi, yang diduga melanggar HAM.

(BACA JUGA:PeduliLindungi Dituduh Amerika Langgar HAM, DPR: Jangan Panik, Kalau Benar Ya Legowo Saja)

Pemerintah mengembangkan Peduli Lindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi,' tulis laporan analisa tersebut seperti dikutip FIN dari situs https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices-indonesia/ pada Jumat (15/4/2022). 

Laporan analisa yang dipublis pada 13 April 2022 itu menyebut aplikasi Peduli Lindungi menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. 

AS dalam laporan itu menyebut bahwa LSM sempat menyatakan keprihatinan tentang informasi yang dikumpulkan oleh aplikasi PeduliLindungi. Lainnya soal bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah Indonesia.

PeduliLindungi juga diduga memiliki kemungkinan melanggar privasi seseorang. Sebab, informasi mengenai puluhan juta masyarakat ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Pihak aplikasi diduga dapat melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin.

(BACA JUGA:Tuduhan AS Soal PeduliLindungi, Mahfud: Nyatanya, Kami Berhasil Atasi COVID-19 Lebih Baik dari Amerika Serikat)

AS menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja LSM tersebut.

Sebelumnya, indikasi pelanggaran PeduliLindungi juga pernah diungkap oleh riset yang dilakukan University of Toronto, Kanada, pada Desember 2020 lalu.

Riset itu menemukan ada beberapa penarikan data yang tidak dibutuhkan untuk tracing. Laporan analisa AS yang menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Indonesia tersebut dibuat dalam 7 bagian.

Antara lain soal perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum atau bermotif politik. Lainnya AS juga menyoroti perihal penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan tidak Manusiawi.

(BACA JUGA:Heboh! Amerika Serikat Soroti PeduliLindungi dalam Laporan Pelanggaran HAM, Ada Apa?)

Ada juga terkait penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Termasuk prosedur penangkapan dan [erlakuan terhadap tahanan.

Kebebasan berekspresi, pers, media serta kebebasan berkumpul dan Berserikat juga dibahas dalam laporan analisa ini. Termasuk juga soal kebebasan beragama, kebebasan bergerak dan hak untuk meninggalkan negara.

Laporan AS tersebut juga menganalisa terkait tindak kekerasan, kriminalisasi, dan pelecehan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

(BACA JUGA:Finis Ke-6 di MotoGP Amerika, Marc Marquez Akui Terlalu Banyak Ambil Risiko)

(BACA JUGA:Enea Bastianini Juarai GP Amerika Serikat, Manuvernya Dilakukan Lima Lap Terakhir )

Berita Terkait