Panja DPR Minta Pemerintah Konkret Siapkan Vaksin Halal
Ilustrasi - Vaksinasi booster menggunakan vaksin halal-kemkes-kemkes
JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR-RI, Kurniasih Mufidayati meminta kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan yang konkret terhadap permintaan masyarakat terkait ketersediaan vaksin halal di program Vaksinasi booster ini.
“Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal,” ungkap Anggota Fraksi PKS ini saat menghadiri rapat Panja Vaksin di Gedung DPR RI, Selasa 12 April 2022.
(BACA JUGA:Tetap Fokus! Pengamat Ingatkan Mafia Vaksin Mulai Gerah dengan Panja Komisi IX)
Kurniasih menambahkan, pemerintah terkesan hanya berbasa-basi saja dan hanya menjawab keinginan masyarakat secara normatif.
“Jawabannya hanya berbasa-basi berputar-putar dan hanya normatif, harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan Kurniasih, Anggota Panja dari Fraksi PAN, Saleh Daulay heran terhadap pemerintah terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.
Padahal menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan adanya vaksin di bulan Ramadhan.
(BACA JUGA:Pengeroyokan Ade Armando, Politikus PDIP: Ideologi Kekerasan Atas Nama Agama Sudah Menyusup ke Indonesia)
“Padahal sudah di bulan ramadhan ini, MUI juga sudah pasang badan. Tapi vaksin halal sampai saat ini ga dijawab,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah segera menjawab ketersediaan vaksin halal saat ini. “Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes,” tegasnya.
Melihat respon pemerintah yang tidak serius menjawab desakan masyarakat, Anggota Panja dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengancam pemerintah akan menaikkan status Panja ini menjadi Pansus.
"Saya dari tadi bilang, kalau jawabannya masih tidak jelas kita akan naikkan ke Pansus,” ungkapnya saat rapat.
(BACA JUGA:Bagja Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka Bersama Lima Tersangka Lain, Kasus Pengeroyokan Ade Armando)
Diapun meminta kepada Pemerintah agar dijawab dengan lugas dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
.jpeg)
Sumber:
