Dicari Polri dan FBI, Pendeta Saifuddin Paranoid, Kabur Pindah-Pindah Tempat
Saifuddin mengaku saat ini paranoid karena jadi boronan Polisi Indonesia. Dia akui saat ini dalam pelarian dari kota ke kota yang ada di Amerika
JAKARTA, FIN.CO.ID- Pendeta Saifuddin Ibrahim kini jadi tersangka ujaran kebencian dan SARA. Kepolisian Indonesia saat ini sedang berkoordinasi dengan Biro Investigasi Federal alias FBI untuk menangkapnya.
Menanggapi itu, Saifuddin Ibrahim akui paranoid. Dia bilang dia tidak ada urusan dengan FBI di Amerika.
"Ya Paranoid juga karena diakal-akalin padahal di Amerika ini ya enggak ada urusan saya ini akan ditangkap oleh FBI saya lebih takut sama FPI hehe al kadruniah itu,” kata Pendeta Saifuddin di chanel YouTube-nya, Kamis 7 April 2024.
Baca Juga
Saifuddin mengaku saat ini paranoid karena jadi boronan Polisi Indonesia. Dia akui saat ini dalam pelarian dari kota ke kota yang ada di Amerika.
“Jadi jangan jangan takut walalupun saya dalam pelarian dari kota ke kota sepertinya saya ini paranoid,” katanya.
Saifuddin menilia, saat ini jika dirinya kembali ke Indonesia maka akan menambah kegaduhan.
(BACA JUGA:Shamsi Ali Imbau Umat Islam di AS Bantu Cari Saifuddin Ibrahim)
“Saya belum balik ke Indonesia saja sudah kacau, bagaimana saya kalau sudah ada di Indonesia ada di luar saja sudah ngeri ya,” katanya.
Saifuddin Ibrahim menyadari bahwa saat ini polisi sedang memburunya. Dia bilang, tidak perlu ada penangkapan, dia yang nantinya akan menyerahkan diri.
“Mereka sudah merencanakan untuk menangkap saya jadi kalau sampai di Indonesia mereka akan langsung menangkap saya seolah olah mereka bisa, oh berhasil menangkap padahal saya mau menyerahkan diri langsung ke Bareskrim (Polri),” jelasnya.
“(Ngapain) saya ditangkap saya bukan kriminal dan saya bukan penipu apa maksudmu? Haleluya,” lanjutnya.
Saifuddin Ibrahim pun mempersilahkan polisi atau FBI menjemputnya di tempat persembunyiannya.
(BACA JUGA:Tersangka Penista Agama Pendeta Saifuddin Aktif Youtube, Polisi: Karena ada Penyidikan)
“Boleh polisi menjemput saya dimana tempat persembunyian saya, boleh saja FBI menangkap saya,” jelasnya.
Baca Juga
Saifuddin mengatakan, usulannya untuk menghapus 300 ayat Alquran bukan bentuk pemecah belah bangsa. Dia klaim, usulan itu agar Indonesia aman.
"(orang bilang) Saifuddin Ibrahim itu pemecah belah bangsa, apa yang saya pecah belah justru dengan mengahapuskan yang 300 itu untuk membuat NKRI tetap langgeng tidak dihancurkan oleh kaum al Kadruniah ini nah itu saudara-saudara supaya tahu,” katanya.
Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan Saifuddin Ibrahim, sebagai tersangka dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dittipidsiber," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu, 30 Maret 2022.
Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah meningkatkan status penanganan perkara terkait pernyataan Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Alquran dihapus, pada Rabu, 23 Maret 2022 lalu.
(BACA JUGA:Pendeta Saifuddin Keluar Negeri, Polisi:Dugaan Kita)
Baca Juga
Hingga saat ini, penyidik masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk melakukan upaya lanjutan terhadap Saifuddin yang diduga berada di luar negeri, antara lain dengan atase Biro Investigasi Federal atau Federal Bureau of Investigation (FBI), Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum da HAM (Kemenkumham).
Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menyebutkan ada tiga laporan yang diterima terkait Saifuddin Ibrahim.
Salah satunya dari seseorang bernama Rieke Vera Rountinsulu serta dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF).
Pelapor menduga Saiffudin melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana