Andre Rosiade 'Sentil' Kemendag Tak Berani Bongkar Kartel Minyak Goreng: Gak Punya Nyali, Kalah Sama KPPU!
Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade sindir Kemendag yang tak berani ungkap kartel minyak goreng. Padahal Kemendag memiliki porsi anggaran jauh lebih banyak-Istimewa-
(BACA JUGA:Kejagung Segera Tingkatkan Kasus Fasilitas Ekspor Minyak Goreng ke Tahap Penyidikan)
"Yang kedua, saya usulkan audit harga pokok produksi minyak goreng, supaya kita tahu harga pokok produksinya berapa," tegasnya.
Sedangkan yang ketiga, ia mendesak agar Kemendag mengaudit investigasi hilangnya minyak goreng kemasan maupun curah pada saat kebijakan DMO dan DPO dikeluarkan.
Namun setelah kebijakan DMO dan DPO dicabut dan pemerintah menerapkan harga minyak goreng kemasan mengikuti mekanisme harga pasar, stok barang minyak goreng kemasan justru langsung banyak beredar di lapangan.
"Jadi yang ketiga, saya minta audit investigasi waktu DMO dan DPO itu kemana barang-barang itu tidak ditemukan dilapangan. Karena setelah ratas (Rapat Terbatas dengan Presiden) diputuskan tanggal 17 Maret 2022, satu sampai dua hari berikutnya stok barang minyak goreng langsung muncul dan mudah ditemukan di lapangan, tapi sebelumnya susah. Jadi itu 3 point yang saya minta audit investigasi oleh kemendag bersama BPKP atau BPK. Supaya ini terurai," pungkas Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra tersebut.
(BACA JUGA:Aliansi Suporter Persipasi Bekasi Tolak Klub Atta Halilintar Pakai Nama Bekasi)
Sebelumnya, KPPU menyatakan baru saja menemukan satu alat bukti dalam investigasi dugaan kartel minyak goreng.
KPPU bahkan kini mengincar delapan perusahaan besar dalam kasus kartel minyak goreng.
Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean mengatakan delapan perusahaan besar tersebut menguasai 70 persen minyak goreng di pasar.
"Kami akan mendalami 8 kelompok besar pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar. Karena yang kecil-kecil itu cuma bisa jadi price follower (mengikuti harga)," kata Gopprera dalam konferensi pers, Selasa 29 Maret 2022.
(BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa: Wapres Ma'ruf Amin 'Mencla-Mencle', Ulama Tapi Kok 'Paksa' Ummat Disuntik Vaksin Haram)
Namun sayang, Gopprera tidak merinci kedelapan perusahaan yang terlibat dalam kartel minyak goreng tersebut. Ia hanya mengatakan KPPU berusaha mencari bukti tambahan seperti alat bukti ekonomi dan perilaku.
"Karena pengakuan itu sangat sulit didapatkan. Pada saat alat bukti sudah terkumpul, kesimpulannya nanti kita akan lihat, apakah mendukung atau tidak," jelasnya.
.
.jpeg)
Sumber:
