Terkait Wacana Tunda Pemilu, Demokrat Khawatir Terjadi Perpecahan Besar Seperti Tahun 1998
Ilustrasi Pemilu 2024-Ilustrasi-twitter
Jovan menanggapi pernyataan terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan, kali ini dengan alasan riset big data yang menunjukkan aspirasi publik.
“Pernyataan pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja,” tegas Jovan.
“Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang ujungnya akan menghianati amanat Reformasi," katanya lagi.
Dia mengatakan, sebelumnya, skenario presiden tiga periode gagal. Demikian juga skenario perpanjangan jabatan gagal, sekarang dilanjutkan skenario tunda pemilu.
“Melihat wacana tunda pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal, skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amandemen UUD 45, dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI," katanya.
(BACA JUGA:Politisi Demokrat Gak Nyangka Pemerintah Mendadak Naikkan Harga BBM dan Tarif Tol: Dahsyat Mas Jokowi!)
Dia mengatakan, akan ada lternatif lain dari pemerintah untuk terus lakukan akal-akalan penundaan Pemilu. Yakni menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024.
Sebab, sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock.
"Skenario paling akhir, bukan tidak mungkin, Pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan, seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang nun jauh di sana," katanya.
“Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat Reformasi,” tuturnya.
.jpeg)
Sumber:
