Golkar Usul Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipersingkat, Ini Alasannya
Ilustrasi massa kampanye -dok.fin-dok.fin
JAKARTA, fin.co.id - Golkar mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 dipersingkat menjadi 75 sampai 90 hari dari sebelumnya yang diusulkan KPU selama 120 hari.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, mempersingkat masa kampanye Pemilu 2024 harus menjadi pertimbangan.
"Memang harus dipertimbangkan masa kampanye harus lebih dipersingkat dibandingkan sebelumnya, KPU mengusulkan masa kampanye 120 hari, itu sama dengan Pemilu lalu karena itu kemungkinan 75-90 hari," bebernya.
(BACA JUGA:Edy Mulyadi Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Ujaran Kebencian, Mengoyak dan Mencabik-cabik Kemajemukan)
Menurutnya, ada sejumlah perbedaan usulan masa kampanye di Pemilu 2024, yakni KPU mengusulkan 120 hari dan beberapa anggota DPR usul 60 hari.
Menurutnya, usulan masa kampanye di Pemilu 2024 75-90 hari dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, konumikasi orang bukan sekadar pertemuan fisik tapi bisa dilakukan secara virtual untuk mengurangi orang bertemu secara fisik.
(BACA JUGA:Biar Jago Menari, 10 Anak Jadi Korban Persetubuhan dan Pencabulan Guru Tari )
"Saat ini orang klik buka komputer bisa bertemu 100 orang bahkan 1.000 orang," katanya, Selasa, 25 Januari 2022.
Kedua, pertemuan masif dengan mengundang massa yang besar sudah tidak efektif karena misalnya, mengundang 10 ribu orang untuk kampanye, tidak semuanya bisa memilih.
Doli mengatakan, pertemuan masif dengan skala besar sudah ditinggalkan oleh calon anggota legislatif.
"Ketiga, media kampanye bisa menggunakan teknologi digital, tidak perlu memasang berbagai macam-macam (alat peraga kampanye). Kampanye bisa menggunakan media lain yang efektif dan efisien," katanya.
Keempat, kata dia, ketika masa kampanye dipersingkat maka akan mengurangi kapan waktu memulai tahapan Pemilu 2024 karena misalnya kalau sesuai usulan KPU yaitu 120 hari maka tahapan dilaksanakan pada Juni 2022.
Ia menilai apabila tahapan Pemilu 2024 dipersingkat maka akan banyak waktu digunakan untuk urusan pemerintahan seperti pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19, hingga KTT G20.
Sumber:
