Para Terdakwa Dugaan Tipkor Investor Hotel Plago Divonis Bebas Hakim
--
Bahwa sebagaimana diketahui, dalam perkara pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 31.670 M2, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan 5 tahun penjara untuk Thelma Debora Sonya Bana selaku mantan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2012, 7 tahun penjara untuk Heri Pranoyo selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar, 10 tahun penjara untuk Lydia Chrisanty Sunaryo selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa dan 10 tahun penjara ditambah uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.8.5 miliar, serta perampasan aset pribadi yang terletak di Labuan Bajo namun tidak berkaitan dengan perkara ini.
JPU sebelumnya mendakwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Primair dan Pasal 3 Subsidair UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para Terdakwa dianggap merugikan keuangan negara senilai Rp8,5 miliar sehubungan dengan nilai kontribusi yang seharusnya diperoleh dari tahun 2017 sd tahun 2022.
Bahwa dalam perkara ini, berupa kerja sama bangun guna serah sarana dan prasarana wisata diantarnya pembangunan Hotel Plago, Pemprov NTT telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan PT SIM dengan alasan PT SIM tidak sanggup melakukan kenaikan kontribusi dari Rp255 juta/ tahun menjadi Rp835 juta/ tahun. Padahal, PT SIM baru melakukan operasional Hotel Plago selama 6 bulan dan telah menghabiskan uang untuk membangun sekitar Rp25 miliar. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Kejaksaan Tinggi NTT pada tahun 2023, melakukan penyidikan dan penetapan tersangka kepada Para Terdakwa dan melakukan penahanan ironisnya karena mengganggap kontribusi per tahun seharusnya sejak 2014 adalah Rp1,5 miliar sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara.
Penilai yang digunakan untuk melakukan evaluasi pada permintaan kenaikan kontribusi di tahun 2020 dan Penilai yang melakukan evaluasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalah orang yang sama, yakni JACOBUS MAKIN selaku fungsional Penilai Pemerintah Daerah yang memberikan perhitungan berdasarkan pendekatan pendapatan selama 30 tahun sesuai dengan jangka waktu HGB yang diberikan kepada PT SIM dengan metode discounted cashflow.
Adapun Tim yang dibentuk oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya di tahun 2012 telah menentukan nilai kontribusi sesuai koridor yang diatur dalam ketentuan Bangun Guna Serah di dalam Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lampiran Angka 4 tentang Bangun Guna Serah, Nomor 12 Huruf a s/d Huruf e terkait kewajiban memperhatikan nilai wajar atas tanah sesuai rata-rata dari NJOP dan harga pasaran umum. Namun demikian, Permendagri No.17/2007 tersebut tidaklah mengatur formula nilai kontribusi secara spesifik, terutama perihal variabel persentase yang digunakan atau rumus yang digunakan untuk mencari nilai kontribusi jika harga nilai wajar tanahnya telah ditemukan.
Rumusan atau persentase yang digunakan untuk faktor perkalian dari nilai wajar tanah aset seluas 31.670 m2 yang ditemukan adalah dengan mengkalikannya pada persentase 3,3 % (tiga koma tiga persen) yang mengacu kepada Tarif Sewa BMN berdasarkan PMK No.: 33.PMK.06/2012. Persentase 3,3 % (tiga koma tiga persen) tersebut termasuk perhitungan yang wajar dan menguntungkan pihak Pemerintah Daerah. Apalagi ternyata, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 86/LHP/XIX.KUP/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, TERNYATA TIDAK PERNAH MEMPERMASALAHKAN NILAI KONTRIBUSI sebagaimana rumusan yang ditentukan dalam PKS tanggal 23 Mei 2014, dikarenakan telah menggunakan persentase lebih dari yang ditetapkan oleh Gubernur di tahun 2016 sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 339/ KEP/ HK/ 2016 tentang Besaran Persentase Kontribusi Tahunan dari Pelaksanaan Bangun Guna Serah Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2 % (dua persen). Dengan demikian, TIDAK ADA YANG SALAH DALAM NILAI KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN DALAM PKS TANGGAL 23 MEI 2014.
Ahli yang dihadirkan Para Terdakwa di persidangan, yakni Dr. Hendry Julian Noor selaku Ahli Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Karina Dwi Nugrahati Putri selaku Ahli Hukum Bisnis dan Korporasi dan Sudirman selaku Ahli Audit Keuangan Negara, keseluruhannya menyimpulkan bahwa kerugian keuangan negara yang dituduhkan bersifat tidak pasti dan asumsi belaka, serta bertentangan dengan asas pacta sunt servanda yang menjelaskan bahwa Perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Para ahli juga menjelaskan bahwa seluruh tuduhan JPU berada dalam ranah hukum perdata dan administrasi.
Sumber:
