FIN.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara kepada Partai Garuda. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.
"Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Perohon kabur," ujar Suhartoyo dalam sidang ketetapan perkara sengketa Pileg 2024 di ruang sidang utama, Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2024.
BACA JUGA:
- Hari Ini, MK Gelar Putusan Dismissal 207 Perkara Pileg 2024
- Wuihh! Ada Tukang Pijat untuk Hakim Mahkamah Konstitusi
Adapun dalam pokok permohonannya, MK menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima. Hal itu dikarenakan dalam konklusinya, kata Suhartoyo, tidak menjelaskan secara rinci terkait lokasi kecurangan yang terjadi, sesuai dengan permohonan PPP, pada enam daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Jawa Barat.
"Pemohon hanya memberikan uraian kehilangan suara di Dapil Jawa Barat Ill dan Dapil Jawa Barat V," kata Suhartoyo.
"Sedangkan untuk Dapil Jawa Barat II, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, dan Jawa Barat XI, Pemohon hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda menurut Pemohon dan Termohon tanpa dikuti oleh penyelasan dan uraian yang jelas serta memadai," sambungnya.
Selain itu, tambah Suhartoyo, PPP sebagai Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas pada TPS mana saja serta terjadi pada tingkat rekapitulasi mana perpindahan suara Pemohon pada Dapil Jawa Barat V.
"Perohon hanya mencantumkan angka yang diklaim sebagai suara Pemohon yang hilang atau dipindankan tanpa menunjukan ataupun menguraikan data persandingan yang jelas dan memadai sehingga dapat terlihat bagaimana perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda tersebut terjadi," tuturnya.
Dia mengatakan, tidak ditemukannya pengurangan suara Pemohon ataupun penggelembungan suara Partai Garuda sesuai permohonan yang disampaikan pada permohonan PPP.
"Justru menunjukan terjadi perubahan suara terhadap partai lain yang tidak ada re evansinya dengan Permohonan Pemohon," tandasnya.
BACA JUGA:
- Jelang Sidang PHPU Pilpres 2024, Hakim Mahkamah Konstitusi Lakukan Rapat RPH
- Mahfud MD Tegaskan Keputusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Mengikat
(Intan Afrida Rafni)
