Ketika Ganjar Usul Hak Angket Langsung 'Disetrum' di KPK
Capres nomor ueut 3 Ganjar Pranowo.-FIN/Antara-
FIN.CO.ID- Capres Ganjar Pranowo merupakan pihak yang pertama usulkan hak angket agar digulirkan di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Tak lama setelah usulkan itu, Ganjar Pranowo kini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan gratifikasi dengan Bank Jateng.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai laporan terhadap Ganjar merupakan reaksi dari lawan politik ketika adanya usulan hak angket kecurangan pemilu.
"Kita lihat bagaimana reaksinya, aksi reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan (ke) KPK," ucapnya dalam acara Election Talk di FISIP Universitas Indonesia, Kamis 7 Maret 2024.
BACA JUGA:
- Wapres Ma'ruf Amin Harap Hak Angket Tidak Untuk Lengserkan Jokowi
- Sosok Sugeng Teguh Santoso yang Laporkan Ganjar ke KPK Ternyata Kader PSI
Hasto mengatakan, upaya pembungkaman terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang menyeruakan dugaan kecurangan Pemilu. Selain Ganjar, menurut Hasto, sejumlah media juga dibungkam.
"Itu setruman-setruman itu banyak sekali ini. Media udah banyak yang disetrum, Tempo, Kompas, Media Indonesia. Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural," kata Hasto.
Di sisi lain, menurut Hasto demokrasi prosedural sudah tak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat secara lebih.
"Ada yang bilang 'silakan ajukan ke Bawaslu, silakan laporkan ke polisi'. Ini demokrasi prosedural, tapi dalam substansinya sudah tak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat tadi," kata dia.
Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa Pemilu 2024 yang terburuk di antara Pemilu 1971 dan Pemilu 2009 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, Pemilu 2024 perpaduan kecurangan antara pemilu tahun 1971 dan Pemilu 2009.
BACA JUGA:
- Ganjar Pranowo Dilaporkan IPW, KPK: Tak Pernah Lihat Ada Unsur Politis
- KPK Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi Oleh Ganjar Pranowo Sebesar Rp100 Miliar
Dia bilang, Pemilu tahun 1971 lalu sebagai pemilu dengan kecurangan yang sifatnya masif oleh ABRI.
Sementara pada Pemilu 2009 lalu ada yang menggunakan instrumen bansos untuk kepentingan elektoral.
"Nah, ini Jadi ini merupakan suatu perpaduan sempurna Pemilu 2024 perpaduan sempurna antara apa yang terjadi di tahun 1971 ditambahkan dengan yang terjadi di tahun 2009. Pada 2009 dulu Pak JK sebagai ketua umum Golkar sama PDI sama-sama jadi korbannya," kata dia.
.jpeg)
Sumber:
