Catat! Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Rakyat, Bukan Ditunjuk Presiden
Ilustrasi miniatur monas yang menjadi simbol bagi Jakarta--
FIN.CO.ID - Masyarakat harus mengetahui bahwa Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nantinya akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Gubernur Daerah Khusus Jakarta tidak dipilih oleh Presiden.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas.
"Presiden menyampaikan dengan tegas bahwa untuk Gubernur DKI dipilih oleh rakyat," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.
Azwar mengatakan keputusan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jumat.
Azwar menjelaskan bahwa penunjukan gubernur oleh Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan salah satu poin yang muncul dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).
BACA JUGA:
- Surya Paloh Perintahkan Fraksi NasDem Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ
- DPRD Tolak Usulan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Lansung oleh Presiden di RUU DKJ
"Itu kan ada DIM yang muncul, salah satunya (gubernur) dipilih oleh Presiden. Tapi Presiden tadi memutuskan bahwa pemilihan gubernur DKI dipilih oleh rakyat," kata dia.
Saat ini DPR RI masih membahas soal RUU DKJ, yang salah satu poinnya menetapkan Jakarta sebagai daerah otonomi khusus namun tidak lagi menyandang ibu kota.
Seperti diketahui, DKI Jakarta akan berubah nama menjadi DKJ setelah statusnya sebagai ibu kota negara resmi dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Bila merujuk pada UU tersebut, status Jakarta akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya merupakan Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta, sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Dalam Pasal 10 ayat (2) draf RRU DKJ, disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
Ketentuan itu lantas mengundang beragam komentar, baik dari pemerintah, DPRD DKI Jakarta, maupun masyarakat.
Sebagian besar dari mereka menilai gubernur dan wakil gubernur sebaiknya tetap dipilih melalui pilkada.
Sumber:
