Jokowi Respon Anies Soal Indeks Demokrasi Turun: Ya Sebagai Evaluasi, Tapi Kami Tidak Melakukan Pembatasan

FIN.CO.ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon pernyataan Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengatakan indeks demokrasi saat ini turun. Anies juga menilai pemerintah melakukan pembungkaman terhadap pengkritik. 

Presiden Jokowi mengatakan, kritikan Anies itu tersebut sebagai bahan evaluasi. Namun, Jokowi bantah pemerintah melakukan pembatasan bagi para pengkritik.

"Ya, itu sebagai evaluasi; tetapi yang jelas kami ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apa pun," kata Jokowi di Jakarta, Jumat 15 Desember 2023.

Jokowi mengatakan, banya pengkritik yang tidak ditangkap, bahkan ada yang mencaci maki Presiden namun tidak ditangkap. 

BACA JUGA:

• Hari Ke-18 Kampanye, Anies Baswedan Diskusi Santai Dengan Penyandang Disabilitas di Bekasi
• Dituding Musnahkan Ratusan Gereja di Jakarta, Elit Demokrat Bela Anies Baswedan

"Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga; (saya) biasa-biasa saja," kata Jokowi.

Dia menegaskan bahwa pihaknya juga tidak melarang publik untuk melakukan aksi demonstrasi sesuai ketentuan.

"Di Patung Kuda (Jakarta), di depan Istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga enggak ada masalah," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Calon Presiden Anies Baswedan mengatakan, indeks demokrasi saat ini sedang turun.  Menurut Anies, rakyat juga takut berbicara dan mengkritik pemerintah, 

"Ketika bicara demokrasi minimal 3. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara, kedua oposisi penyeimbang pemerintah, ketiga ada pemilu, proses pilpres yg netral transparan jurdil," kata Anies dalam debat Capres 2024 pada Selasa 12 Desember 2023.

Capres RI Anies Baswedan menyampaikan visi dan misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). -ANTARA FOTO/Galih Pradipta-

BACA JUGA:

• Timnas AMIN Jelaskan Maksud dari Janji Anies Tidak akan Jadi Lawan Prabowo di Pilpres, Begini Katanya...
• TKN Bantah Tudingan Anies Baswedan Sebut Prabowo Tak Tahan Jadi Oposisi

"Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU no 1 tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu," lanjutnya. 

"Kedua oposisi minim, ujiannya besok bisakah pemilu netralitas. Ketiga, persolan sekarang lebih luas dari [partai politik] parpol. Parpol perlu mengembalikan kepercayaan ini. Parpol butuh biaya biaya, ini ga pernah diperhatikan untuk kampanye parpol ada biaya sudah seharusnya dihitung benar, sehingga rakyat lihat [dan] bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya. (*)

---

Tentang Penulis

Afdal Namakule

Sumber: