TKN Bantah Tudingan Anies Baswedan Sebut Prabowo Tak Tahan Jadi Oposisi
Tudingan Anies Baswedan yang menyebut jika Prabowo tidak tahan menjadi oposisi adalah omongan yang tidak bersumber.
fin.co.id - Suasana politik pascadebat pertama calon presiden (capres) semakin panas. Pernyataan capres yang dilontarkan ketika debat mulai ditanggapi para tim sukses.
Misalnya saja Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, yang membantah pernyataan Anies Baswedan saat debat.
Menurutnya, tudingan Anies Baswedan yang menyebut jika Prabowo tidak tahan menjadi oposisi adalah omongan yang tidak bersumber.
Baca Juga
"Jadi, menurut saya itu yang diomongin Mas Anies tidak bersumber, yang saya enggak pernah dengar," kata Muzani, Kamis 14 Desember 2023.
Muzani mengetahui semua pertemuan Prabowo dan Anies. Selama pertemuan itu, dia tidak pernah mendengar pernyataan dari Prabowo yang menyebut dirinya tidak tahan menjadi oposisi.
BACA JUGA:Arti Wakanda no more, Indonesia forever Ternyata Tentang dengan Kebebasan Berpendapat
"Saya bisa hitung kapan Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo? Ngomongnya di mana? Apa segala macam? Pidato di mana? Saya tidak pernah dengar," kata Muzani.
Selama dia dekat dengan Prabowo, tidak pernah mendengar pernyataan itu di berbagai kesempatan.
"Saya ini paling dekat dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak pernah pidato seperti itu. Pak Prabowo tidak pernah ngomong seperti itu," lanjutnya.
Sebelumnya, dalam debat perdana Pilpres 2024 pada hari Selasa (12/12), Capres RI Prabowo Subianto mengkritik pernyataan Capres RI Anies Baswedan yang meragukan proses demokrasi di Indonesia dengan mengingatkan bahwa Anies adalah pejabat gubernur yang diusung oleh oposisi.
Kritik tersebut dibalas oleh Anies dengan menyatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi dan bergabung dengan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
"Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi," ujar Anies.
BACA JUGA:Prabowo Tak Pantas Ungkit Kemenangan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta
Sebelumnya, Pegiat hak asasi manusia (HAM) Amin Multazam Lubis berpendapat bahwa para calon presiden belum mampu menyampaikan substansi gagasan terkait penegakan hukum, HAM, dan demokrasi pada Debat Pilpres 2024, Selasa (12/12), karena 'termakan' oleh gimik para kandidat.
Baca Juga
Menurut aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu, debat tidak banyak berbeda dengan pemilu presiden sebelumnya.
Alasannya, debat belum mampu menggali ide orisinal dari perspektif masing-masing kandidat calon pemimpin Indonesia pada 2024.
"Idealnya panelis yang para ahli itu diberi kesempatan mencecar pertanyaan dan menggali jawaban kandidat sesuai keahliannya, sehingga ide dan perspektif orisinal kandidat dalam merespons persoalan bisa dimengerti oleh publik," kata Amin dilansir dari Antara, Rabu 13 Desember 2023.
Dia menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memaksimalkan fungsi para panelis yang berisi profesor dan pakar guna menguji gagasan, serta mengidentifikasi ide dasar dari capres.
BACA JUGA:Ahmad Taufan Damanik: Konflik Tanah Papua Harus Kedepankan Dialog Damai Bukan Kekuatan Militer
"Mereka cuma ditugasi buat pertanyaan lalu diminta mengambil undian pertanyaan sesuai format KPU, tidak lebih dari itu," kata alumni FISIP Universitas Sumatera Utara itu.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menjelaskan, debat terkesan hanya seperti memfasilitasi capres untuk saling "jual-beli" serangan, tanpa menawarkan visi dan misi serta solusi konkret untuk ditawarkan kepada masyarakat.
Akhirnya yang melekat di ingatan publik cuma diksi-diksi receh saling sindir, sedangkan substansi dasar dari tema utama nyaris tenggelam.
Dia mencontohkan pernyataan salah satu satu kandidat yang menyatakan ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lainnya.
Namun dalam pemaparannya, capres yang bersangkutan justru tidak menyampaikan langkah konkret untuk mewujudkannya seperti apa, ujar Amin.
BACA JUGA:Debat Capres Pemilu 2024: Pemilih Ragu-ragu Sudah Tentukan Pilihan
Ia menambahkan, agenda KPU itu terkesan menjadi ajang umbar janji.
Namun, di luar substansi dan langkah konkret yang tidak bisa didapatkan publik, setidaknya debat perdana itu bisa jadi representasi kemampuan komunikasi dan kecerdasan emosional para kandidat saat berargumentasi, menurut dia.