News

Membingungkan! Mahfud MD Bilang Persoalan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja, Padahal Dia Menko Polhukam

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, mengaku bingung dengan pernyataan Mahfud MD tersebut. Sebab Mahfud MD merupakan Menko Polhukam yang punya wewenang menyel

Membingungkan! Mahfud MD Bilang Persoalan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja, Padahal Dia Menko Polhukam
Menkopolhukam Mahfud MD saat diwawancarai awak media massa di Padang, Kamis, (16/11).

FIN.CO.ID- Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud Md mengakui negara saat ini tidak baik-baik saja. Dia menyoroti kasus korupsi yang dianggap semakin luar biasa. 

Menanggapi itu, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, mengaku bingung dengan pernyataan Mahfud MD tersebut. Sebab Mahfud MD merupakan Menko Polhukam yang punya wewenang menyelesaikan persoalan hukum. 

"Terus terang pernyataan Pak Mahfud membuat sebagian publik bingung," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu, 25 November 2023.

Habiburokhman menanyakan kinerja Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang telah menjabat selama 4 tahun. 

BACA JUGA:


Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. -ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat-

"Saya mendapatkan pertanyaan dari banyak orang, apa yang beliau lakukan sebagai Menkopolhukam selama hampir lima tahun kalau sekarang disuruh mengatakan Indonesia tidak baik baik saja?," kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengingatkan Mahfud MD agar tidak menyebarkan narasi pesimisme kepada publik. 

Seharusnya, kata dia, seorang pemimpin bisa menggunakan diksi yang lebih baik saat bicara di hadapan publik.

"Baiknya para pemimpin tidak menyebarkan pesimisme, harus lebih bijak dalam menggunakan diksi yang disampaikan kepada rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Habiburokhman, terdapat banyak kemajuan dan perbaikan di era Presiden Jokowi. Dia merujuk pada skor kepuasan publik terhadap penegak hukum di era Jokowi. 

BACA JUGA:


Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD--

"Harus diakui bahwa di Era kepemimpinan Pak Jokowi banyak sekali kemajuan dan perbaikan yang kita alami. Soal pemberantasan korupsi misalnya, kita tahu bahwa tiga institusi pemberantasan korupsi bekerja sangat maksimal. Skor kepuasan publik kepada kejaksaan menembus 80, secara kasat mata kita juga melihat kejaksaan sangat agresif memberantas korupsi," bebernya.

Bahkan, kata dia, uang negara bisa diselamatkan hingga puluhan triliun. 

"Tahun 2022 saja mereka menyelamatkan Rp 21 triliun uang negara," imbuhnya.

Selain Kejaksaan, Habiburokhman juga menyebut penegakan hukum oleh Kepolisian juga maksimal. Begitu pun KPK terlepas dari kontroversinya. 

"Sementara KPK, terlepas lagi dari banyaknya kontroversi ternyata mereka maksimal juga menjalankan fungsi edukasi, pencegahan, serta penindakan tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Belum lagi UU ITE yang sudah dua kali mengalami revisi demi menjamin hak berpendapat di era Jokowi. Menurut Habiburokhman, itu merupakan salah satu legacy yang ditinggalkan pemerintahan Jokowi.

"Yang paling monumental, di era Pak Jokowi kita bisa punya kitab undang-undang hukum pidana yang baru, menggantikan KUHP produk kolonialis Belanda yang sudah kita pakai lebih dari 100 tahun: KUHP baru ini memuat nilai nilai keadilan restoratif dan rehabilitatif," katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam acara Tausiyah Kebangsaan Bersama Menyelamatkan & Memajukan Indonesia, mengatakan, Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. 

"Saudara, ketata pemerintahan kita sekarang ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa sedang tidak baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi di dalam ketata pemerintahan itu digagangi oleh korupsi yang luar biasa," kata dia. 

Mahfud menuturkan hak rakyat di daerah dirampas secara suka-suka. Penegakan hukum, kata Mahfud, juga menjadi persoalan.

"Hak-hak rakyat, terutama di daerah luar itu dirampas dengan sesuka-suka. Penegakkan hukum dan keadilan juga menjadi persoalan. Itu lah sebabnya, meskipun dari waktu ke waktu, umat Islam itu maju, maju dan maju, tapi banyak juga rakyat yang tertinggal," tuturnya. (*) 

 

Berita Terkait