Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan Ganjar yang Berikan Nilai 5 untuk Penegakan Hukum Era Jokowi: Ada Upaya Belokan Persepsi
Menurut Mahfud MD, ada pihak yang sengaja membelokkan pernyataan itu dan menyalahkan Mahfud MD sebagai Menter Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan.
FIN.CO.ID- Calon Wakil Presdein Mahfud MD mengklarifikasi pernyataan dari pasangannya Capres Ganjar Pranowo tekait penegakkan hukum di Indonesia dalam 5 tahun belakangan. Ganjar saat itu memberikan skor 5 dari 1 sampai 10 untuk penegakan hukum di era Jokowi-Maruf Amin.
Menurut Mahfud MD, ada pihak yang sengaja membelokkan pernyataan itu dan menyalahkan Mahfud MD sebagai Menter Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan.
"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggungjawab Menko Polhukam," kata Mahfud MD lewat media sosialnya, Senin 20 November 20023.
Baca Juga
Menurut Mahfud MD, apa yang disampaikan Ganjar itu merupakan penegakan hukum saat ini setelah adanya pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dampingi Prabowo Subianto.
BACA JUGA:
- Ganjar Beri Nilai 5 untuk Penegak Hukum Era Jokowi, Mahfud MD Bantah, Loh Capres dan Cawapresnya Gak Kompak
- Mahfud MD Ungkap Kecurangan Dalam Pemilu, Bukan Cuma Peserta dan Penyelenggara

Ganjar Pranowo (kiri) berbincang dengan Mahfud MD (kanan) saat pertemuan dengan pekerja kreatif di Jakarta, Senin (23/10/2023).-ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat-
"Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK," ujar Mahduf MD.
Mahfud MD mengklaim, selama dirinya menjadi Menko Polhukam, penegakan hukum di Indonesia capai nilai tertinggi yakni 61,9 persen hingga November 2023. Hal itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan belum lama ini.
"Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yang diraih selama ini," tutur Mahfud MD.
Bahkan, lanjut Mahfud MD, yang sangat spaktakuler pembangunan bidang Politik dan Keamanan, justeru melebihi tingkat rerata kepuasan terhadap pemerintah (74,3 persen) yakni Polkam mencapai 79,3 persen.
BACA JUGA:
- Mahfud MD Dapat Masukan dari Mantan Wali Kota Surakarta FX Rudy untuk Pilpres 2024
- Kepada Ganjar, JK Bilang Tak Bisa Gabung TPN Ganjar-Mahfud, Ini Alasannya
"Itu Menko Polhukamnya adalah saya. Silakan lihat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis September tahun ini," tutur Mahfud MD.
Baca Juga
Dia kembali menjelaskan bahwa skor yang diberika oleh Ganjar Pranowo terhadap penegakam hukum di Indonesia adalah setelah adanya putusan MK terkait batas umut capres cawapres yang dinilai cacat moral.
"Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas “sekarang ini", pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dengan statement saya 2 minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah," ujar Mahfud MD.
Ganjar Pranowo beri Nilai 5 untuk Penegakan Hukum di Era Jokowi

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. -ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat-
Sebelumna, Capres Ganjar Pranowo berikan skor 5 untuk penegakan hukum di era Jokowi-Maruf Amin.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu 18 November 2023.
Baca Juga
Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.
"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Uceng.
"Turun," ucap Ganjar.
BACA JUGA:
- Temui Pendukungnya di Tangerang, Ganjar Pranowo Bicara Kepastian Nasib Buruh!
- Beredar Pakta Integritas BIN dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso Menangkan Ganjar Pranowo di Papua
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.
Ganjar tidak spesifik memyebut masalah hukum apa yang dipertontonkan. Namun diduga soal putusa batas umur capres di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucap Ganjar.
Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.
"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.
"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.
"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (13/11) menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (*)