KPK Tetapkan Bj Bupati Sorong dan Pegawai BPK Sebagai Tersangka Langsung Ditahan!
KPK hadirkan enam tersangka suap di Pemkab Sorong dalam konferensi pers di Gedung Merah/Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)--
FIN.CO.ID- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Enam tersangka tersebut ialah Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP). Para tersangka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan.
"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di Rutan KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 14 November 2023.
BACA JUGA:
- Ketua KPK Firli Bahuri Diperiksa Penyidik Polda Metro Hari Ini, Tidak Ada Alasan Lagi untuk Mangkir!
- Babak Baru Kasus Korupsi Kementan, KPK Panggil Andi Natassa, Wahyudi dan Rio Nugraha
Gedung Merah Putih KPK.--
Firli menerangkan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya yaitu PLS selaku penanggung jawab, AH selaku pengendali teknis, dan DP selaku ketua tim.
Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan instansi terkait lainnya termasuk Provinsi Papua Barat Daya.
BACA JUGA:
- Wamenkumham Eddy Hiariej Tersangka Korupsi, Mahfud: Itu Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Jadi Tersangka KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej: Gak Tahu, Karena Belum Pernah Diperiksa
Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara ES dan MS, sebagai representasi dari YPM, dengan AH dan DP yang juga sebagai representasi dari PLS.
Dalam komunikasi tersebut, direncanakan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada.
Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya di hotel yang ada di Sorong.
.jpeg)
Sumber:
