Cak Imin Bicara Soal Batas Usia Capres-Cawapres yang Bakal Diputus MK Senin Depan
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengomentari rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan membacakan putusannya terkait batas minimal calon presiden dan calon wak
FIN.CO.ID - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengomentari rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan membacakan putusannya terkait batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin, 16 Oktober 2023.
Cawapres Pasangan AMIN, Cak Imin meminta agar seluruh masyarakat Indonesia menghormati apapun yang diputuskan MK.
"Saya mengajak semua untuk menghormati apa pun keputusan MK, kita tunggu saja," katanya di Kafe University Club Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.
Baca Juga
Sesuai konstitusi di Indonesia, menurut dia, MK memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan setiap gugatan atau uji materi yang diajukan oleh masyarakat.
BACA JUGA:
- Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna: Batas Usia Minimal Capres Cawapres Bukan Ranah MK
- CATAT! Soal Batas Usia Capres-Cawapres Bakal Diputuskan MK pada 16 Oktober 2023
Meski demikian, Cak Imin menekankan MK harus bertanggung jawab, bersikap transparan, serta akuntabel terhadap putusan yang diambil.
"Sampai hari ini belum tahu apakah sudah sidang atau belum," ujar dia.
Dia menyatakan enggan berspekulasi dan memilih bersabar menunggu putusan gugatan syarat minimal usia calon presiden-calon wakil presiden itu.
"Nanti keputusannya apa dan bagaimana pasti akan dijelaskan oleh MK daripada berspekulasi," kata dia.
BACA JUGA:
- Tafsir Liar Batas Usia Minimum Capres Cawapres, Ambisi Jokowi Loloskan Gibran hingga Kekerabatan Anwar Usman
- Uji Materiil Batas Usia Minimum Capres Cawapres, Pakar: Cukup di DPR, Bukan Isu Konstitusional
Menurut Cak Imin, dirinya bersama bakal capres Anies Baswedan siap menghadapi siapa pun lawan dalam Pilpres 2024.
"Kita sangat siap dengan siapa pun. Kami sudah konsolidasi dan menyatakan mau dua pasangan, tiga pasangan mau siapa pun kami menyatakan siap," kata dia.
Baca Juga
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan membacakan putusan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin, 16 Oktober 2023.
MK Bacakan Putusan Uji Materi UU Pemilu Soal Batas Usia Capres-Cawapres
Terkait uji materi batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan depan.
Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono mengatakan putusan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batas usia minimal capres dan cawapres akan dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023.
“Ya, betul (pembacaan putusan digelar Senin, 16 Oktober 2023),” katanya, Selasa, 10 Oktober 2023.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto -mohammad ayudha-ANTARA
Baca Juga
Sementara itu, berdasarkan laman web resmi MK RI, tercatat bahwa pembacaan putusan sejumlah perkara uji materi tersebut akan digelar di Gedung MK RI, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.
BACA JUGA:
- Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna: Batas Usia Minimal Capres Cawapres Bukan Ranah MK
- Tafsir Liar Batas Usia Minimum Capres Cawapres, Ambisi Jokowi Loloskan Gibran hingga Kekerabatan Anwar Usman
“Senin, 16 Oktober 2023, 10:00 WIB. Pengucapan putusan,” demikian tertulis pada laman web MK RI.
Sejumlah perkara yang akan dibacakan putusannya itu adalah Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. Perkara ini diajukan atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menggugat pasal yang sama. PSI dalam petitumnya meminta batas usia capres-cawapres diubah menjadi 35 tahun.
Kemudian, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Yohanna Murtika. Mereka memohon frasa pada pasal yang diuji materi diubah menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah”.
Selanjutnya, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Dalam petitumnya, mereka menggugat Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berkaitan dengan batas usia capres-cawapres.
BACA JUGA:
- Uji Materiil Batas Usia Minimum Capres Cawapres, Pakar: Cukup di DPR, Bukan Isu Konstitusional
- Para Pakar Sepakat: Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres Dibahas DPR, Bukan Mahkamah Konstitusi
Berikutnya, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Ia memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ada pula Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Arkaan Wahyu Re A. Pada pokoknya, meminta batas usia capres-cawapres diturunkan menjadi sekurang-kurangnya 21 tahun.
Lalu, Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 diajukan oleh WNI bernama Melisa Mylitiachristi Tarandung. Ia memohon batas usia capres cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 25 tahun.
Selain pembacaan putusan, MK juga akan menggelar sidang pengucapan putusan/ketetapan untuk Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut diajukan oleh WNI bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda, memohon batas usia capres cawapres menjadi 30 tahun.