News

Pakar Sebut Dody Prawiranegara Pantas Divonis Berat, Begini Alasannya

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menilai, Dody Prawiranegara pantas dihukum berat.

Pakar Sebut Dody Prawiranegara Pantas Divonis Berat, Begini Alasannya
Dody Prawiranegara divonis 17 tahun bui

Pakar Sebut Dody Prawiranegara Pantas Divonis Berat, Begini Alasannya

MANTAN Kapolres Bukit Tinggi Dody Prawiranegara (DP), divonis 17 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam sidang yang digelar pada Rabu 10 Mei 2023.

Dody juga didenda Rp2 miliar subsider 6 bulan penjara. 

Vonis itu terkait kasus peredaran narkoba yang turut menjerat eks Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa.

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menilai, Dody Prawiranegara pantas dihukum berat. 

Pasalnya, menurut Reza, dalam persidangan Dody Prawiranegara tidak merasa bersalah. 

 "Alih-alih sependapat dengan hakim, saya justru menangkap kesan kuat bahwa DP tidak mengakui perbuatannya. Karena dia tidak mengakui perbuatannya, maka hukuman terhadap DP patut diperberat," kata Reza dikutip dari Antara, Kamis 11 Mei 2023.

Reza menilai putusan hakim terlalu didasarkan pada pengakuan, bukan pembuktian. 

BACA JUGA:Dody Prawiranegara Sebut Disuruh Teddy Minahasa Tukar Sabu dengan Tawas, Ahli: Rusak Proses Hukum

BACA JUGA:JPU Tolak Pledoi Dody Prawiranegara dalam Kasus Sabu Teddy Minahasa

Padahal, pengakuan berpotensi besar mengganggu pengungkapan kebenaran dan menghambat proses persidangan.  

Ia pun berharap kerja pengadilan tinggi lebih berlandas pada pembuktian jika JPU atau DP mengajukan banding.   

"Saya beda tafsiran terkait dengan 'mengakui perbuatannya' sebagai hal yang disebut hakim meringankan DP," ujarnya.   

Menurut Reza, selama persidangan, DP menyebut dirinya diperintah Teddy Minahasa dan takut untuk menolaknya.   

Di sisi itu, Reza belum yakin dengan pengakuan yang disampaikan Dody Prawiranegara. 

BACA JUGA:Tukar Sabu dengan Tawas, Jaksa Tuntut AKBP Dody Prawiranegara Penjara 20 Tahun dan Denda Rp2 Miliar

BACA JUGA:Terkait Kasus Irjen Teddy Minahasa, 4 Jam LPSK dan Pengacara AKBP Dody Prawiranegara Bertemu di Polres Jaksel

Alasannya, pertama jumlah sabu yang ia punya menunjukkan bahwa sabu di Jakarta bukan merupakan sabu yang ditukar dengan tawas yang berasal dari Bukittinggi.   

Jika sabu ditukar dengan tawas, tidak jelas lokasi keberadaan tawasnya, tidak tersedia informasi bahwa sabu di Jakarta dan sabu di Bukittinggi adalah identik.   

Secara matematik, lanjut dia, lima kg sabu di Jakarta bukan berasal dari Bukittinggi, tidak diperlukan penukaran dengan tawas untuk memperoleh lima kg sabu tersebut.  

Yang kedua, kata dia, Dody Prawiranegara dua kali mengaku menolak perintah Teddy Minahasa, tapi tidak ada risiko buruk yang dia alami.   

"Jadi, ketakutan yang DP sebut itu tampaknya mengada-ada," katanya. 

Reza menyebut, bahasa psikologi forensik, superior order defence yang diangkat Dody Prawiranegara terpatahkan. 

Dan karena ia menolak, maka putus keterkaitannya dengan instruksi Teddy Minahasa (sekiranya instruksi itu dianggap ada).  

Ketiga, Dody Prawiranegara terindikasi punya kepentingan untuk memperoleh uang guna mendongkrak karirnya di Polri. 

Dan keterlibatannya dalam peredaran narkoba merupakan caranya untuk memperoleh uang itu.   

Lalu yang keempat, pertimbangan hakim bahwa Dody Prawidanegara tidak ikut serta menikmati hasil kejahatan bukan karena keputusan atau sikapnya sendiri.   

"Tapi karena dia (Dody Prawiranegara) terlanjur diringkus Polda Metro Jaya. Andai dia tidak ditangkap polisi, mungkin dia akan menikmati hasil kejahatan," ungkap Reza.   

Reza menambahkan, dalam kasus ini Polda Metro Jaya tidak menyampaikan ke publik apakah Dody Prawiranegara juga menjalani tes urin dan bagaimana hasilnya, positif atau negatif. (*) 

Berita Terkait