KPK Resmi Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Pengadaan CCTV, Termasuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan enam (6) tersangka korupsi pengadaan CCTV, termasuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
KPK Yana Mulyana - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan enam (6) tersangka korupsi pengadaan CCTV, termasuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Yana Mulyana dijadikan tersangka oleh KPK buntut kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek "Bandung Smart City" tahun anggaran 2022-2023.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 16 April 2023, dinihari WIB.
Baca Juga
"KPK menetapkan enam orang tersangka," kata Ghufron dikutip Antara.
BACA JUGA:
- Soal Laporan Bocornya Dokumen KPK yang Diduga Libatkan Plh Dirjen Minerba, Boyamin Siap Beri Klarifikasi
- Yana Mulyana Kena OTT KPK, Ema Sumarna Jadi Plh Wali Kota Bandung
Selain Yana Mulyana, ada lima orang lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi.
Ghufron menjelaskan rangkaian kasus ini berawal saat Pemkot Bandung pada 2018 mencanangkan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City.
Saat Yana dilantik menjadi Wali Kota Bandung pada 2022, Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan CCTV dan jasa internet (internet service provider/ISP).
BACA JUGA:
- Wali Kota Bandung Ditangkap KPK Diduga Terkait Suap Pengadaan CCTV dan Jasa Internet
- Wali Kota Bandung Yana Mulyana Ditangkap KPK!
Pada Agustus 2022, Andreas bersama dengan Sony dengan sepengetahuan Benny menemui Yana di Pendopo Wali Kota.
Dalam pertemuan yang difasilitasi Khairul itu, keduanya menyampaikan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV di Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandung.
Baca Juga
Pada sekitar Desember 2022, mereka kembali bertemu Wali Kota Bandung di Pendopo dan Sonny memberikan sejumlah uang kepada Yana.

KPK tetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan 5 orang lainnya sebagai tersangka pengadaan CCTV dan jasa internet.-Screenshot YouTube/KPK RI-
Pertemuan itu juga membahas penunjukan PT CIFO sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung meski keikutsertaan CIFO dalam proyek tersebut melalui pembuatan aplikasi e-katalog.
BACA JUGA:
- Soal Bocoran Surat dari Pimpinan KPK, Pejabat ESDM Akui Komunikasi dengan Komisioner KPK
- KPK Buka Lowongan Kerja, Ada 4 Jabatan Kosong
Setelah pertemuan itu, diduga ada penerimaan uang oleh Dadang melalui Khairul dan juga oleh Yana melalui RH--sekretaris pribadi dan orang kepercayaan Yana--yang bersumber dari Sony.
Baca Juga
Atas pemberian uang tersebut, CIFO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet di Dishub Pemkot Bandung senilai Rp2,5 miliar.
Pada sekitar Januari 2023, Yana bersama keluarga, Dadang dan Khairul diduga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran PT SMA.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut kemudian melaporkannya kepada KPK dan ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (14/4).
BACA JUGA:
- OTT KPK DJKA Tekait Korupsi Pembangunan dan Perbaikan Rel Kereta Api Trans Sulawesi
- Pejabat KPK Dipolisikan, Polda Metro Jaya: Ada 6 Laporan
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap sembilan orang dan kemudian menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar AS, ringgit, yen dan bath, serta sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 warna putih, hitam, dan cokelat dengan total nilai sekitar Rp924,6 juta.
Atas perbuatan memberi suap, tersangka Benny, Sony, dan Andreas melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Yana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
BACA JUGA:
- Buntut Pemecatan Brigjen Endar Priantoro, Wakil Ketua KPK Diperiksa Dewas
- OTT KPK Pejabat DJKA, Kemenhub: Tunggu Pernyataan Resmi
Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan.
"Kami perlu melakukan penahanan terhitung mulai 15 April 2023 hingga 4 Mei 2023 di rutan KPK di Gedung Merah Putih," ucap Ghufron.