OTT KPK Pejabat DJKA, Kemenhub: Tunggu Pernyataan Resmi
Tim KPK. (Ilustrasi) --
OTT KPK, Kemenhub: Tunggu Pernyataan Resmi - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) atau Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.
Pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub terjaring OTT KPK di Semarang dan Jakarta pada Selasa, 11 April 2023 siang.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK sebelum membuat langkah berikutnya.
"Hingga malam ini, Selasa (11/4), kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya. Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 April 2023.
BACA JUGA:
Dikatakannya, kemenhub mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, termasuk OTT terhadap pejabat DJKA tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini," ucap Adita.
Dipastilannya, pihaknya akan menginformasikan lebih lanjut perkembangan dari Kemenhub terkait dengan OTT pejabat DJKA itu.
BACA JUGA:
"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut terkait hal ini, akan segera kami sampaikan selanjutnya kepada rekan-rekan media," kata dia.
Sebelumnya, KPK menyita sejumlah uang tunai dalam OTT yang melibatkan pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/4).
"Iya, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Uang yang diamankan sebagai bukti dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (11/4).
Ali mengatakan uang tersebut kini masih dihitung oleh penyidik dan dikonfirmasi kepada pada pihak yang terjaring OTT tersebut.
BACA JUGA:
Ia juga menyebutkan ada beberapa pihak yang diamankan penyidik dalam OTT tersebut. Para pihak tersebut terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta.
"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat balai DJKA Jawa Tengah, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pekerjaan perkeretaapian, dan pihak swasta," jelasnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
