Daftar 10 Rumah Sakit Berlakukan Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan di Indonesia
BPJS Kesehatan Berlakukan KRIS, sistem kelas 1-3 dihapuskan
JAKARTA, FIN.CO.ID -- BPJS Kesehatan bakal menghapuskan kelas rawat inap, yang selama ini tersedia kelas 1 hingga kelas 3.
Sebagai gantinya, BPJS Kesehatan akan menerapakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang pemberlakuannya akan dilakukan bertahap.
BACA JUGA:BPJS Kesehatan Tekor di 2024, PBI Disebut Jadi Penyebabnya
Baca Juga
Proses uji coba KRIS sendiri sudah dilakukan sejak September 2022 di 4 Rumah Sakit (RS), yaitu RSUP Rivai Abdullah Palembang, RSUP Tadjuddin Chalid Makassar, RSUP Johannes Leimena Ambon, dan RSUP Surakarta.
Adapun sejak 1 Januari 2023, jumlah rumah sakit melayani dengan sistem KRIS BPJS Kesehatan ditambah kembali 10 RS, dan hingga saat ini masih melakukan proses uji coba.
Hasil uji coba itu nantinya akan disampaikan kepada DPR-RI, untuk kemudian dijadikan evaluasi dan perluasan secara bertahap.
Berikut adalah daftar 10 Rumah Sakit yang Sejak 1 Januari 2023 melakukan uji coba pelayanan dengan sistem KRIS:
BACA JUGA:Cara dan Syarat Daftar BPJS Kesehatan Untuk Bayi Baru Lahir, Cek di Sini Yuk Moms!
BACA JUGA:Ssstttt, Begini Cara Bobol WiFI IndiHome Dengan Mudah, Gak Perlu Pakai Aplikasi!
- RSUP Sardjito Sleman (kelas A)
- RSUD Siedarsi Kota Pontianak (kelas A)
- RSUD Sidoarjo (kelas B)
- RSUD Sultan Syarif M. Alkadri Kota Pontianak (kelas C)
- RS Santosa Kopo Kota Bandung (kelas A)
- RS Santosa Central Kota Bandung (kelas A)
- RS Awal Bros Batam (kelas B)
- RS Al Islam Kota Bandung (kelas B)
- RS Ananda Babelan Bekasi (kelas C)
- RS Edelweis Kota Bandung (kelas C)
BACA JUGA:Cara Download Lagu Mp3 Juice Youtube, Gampang Banget Tinggal Ikuti Petunjuknya Disini, GRATIS!
Adapun pemberlakuan sistem KRIS ini sifatnya masih uji coba, karena pemerintah juga masih menunggu selesainya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018.
Baca Juga
Adapun update terkini, revisi Perpres 82/2018 masih menunggu izin prakarsa dari Presiden Joko Widodo.
Diketahui, hingga kini proses perubahan ketiga dari perpres itu masih dalam tahapan penyiapan perubahan.
Diberitakan sebelumnya, pengelompokan peserta dan fasilitas BPJS Kesehatan bakal dihilangkan. Nantinya, tidak akan ada lagi kelas 1-3 di BPJS Kesehatan.
BACA JUGA:Babe Cabita Diduga Sindir Pelayanan BPJS: Dokter Muda yang ketus
BACA JUGA:Link Download GB WhatsApp v14.10 by Sam Mods Berikut Cara Pasangnya Ada Disini, GRATIS!
Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut hal itu akan diberlakukan awal 2023, dan dimulai secara bertahap.
Baca Juga
Kabar soal dihapusnya kelas 1-3 di BPJS Kesehatan sebenarnya sudah lama bergulir. Sebagai gantinya, BPJS Kesehatan telah melakukan uji coba kelas rawat inap standar (KRIS) pengganti kelas 1, 2 dan 3 di sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia.
Sebagai tahap awal, Kemenkes juga menargetkan perluasan uji coba KRIS di 10 rumah sakit. Uji coba itu dilakukan pada berbagai tipe RS yakni vertikal pemerintah, RS pemerintahan daerah, hingga RS swasta.
Mekanisme Iuran BPJS Kesehatan Dengan Sistem KRIS
Mekanisme iuran BPJS Kesehatan masih tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Artinya, besaran iuran masih sama dengan sebelumnya.
BACA JUGA:Gak Pakai Ribet, Warga Kabupaten Tangerang Bisa Daftar BPJS Kesehatan Cukup Dengan e-KTP
BACA JUGA:Cuan Tiap Hari! Kamu Cuma Perlu Login, Saldo DANA Rp125.000 Langsung Cair
Diketahui, untuk masyarakat miskin atau tidak mampu dan terdaftar sebagai peserta PBI, iurannya tetap sebesar Rp 42 ribu.
Iuran tersebut dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan kontribusi Pemerintah Daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah.
Sedangkan peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) atau pekerja seperti ASN, TNI, POLRI dan pekerja swasta, besaran iuran sebesar 5 persen dari upah. Rinciannya adalah 4 persen dari pemberi kerja dan 1 persen dari pekerja.
Perhitungan ini juga berlaku pada batas bawah, yakni upah minimum kabupaten/kota dan batas sebesar Rp 12 juta.