BPJS Kesehatan Tekor di 2024, PBI Disebut Jadi Penyebabnya
Ilustrasi - Kartu BPJS Kesehatan. (Istimewa)--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Keuangan BPJS Kesehatan berpotensi kembali tekor di 2024 bila manajemen pendapatan dan pengeluaran tidak dikelola secara optimal.
Dari perspektif kecukupan iuran, biaya manfaat untuk membayar fasilitas kesehatan rata-rata, lebih tinggi dari iuran yang diterima.
Hal tersebut disampaikan Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby saat menjadi pembicara dalam acara Outlook 2023, Diskusi Publik 10 Tahun Program JKN di Jakarta, Senin 30 Januari 2023.
BACA JUGA:Sejumlah Direktur Kominfo Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi BTS 4G BAKTI
Sementara pada 2022, penyesuaian tarif semakin menurun, dan diprediksi pada 2024 akan terjadi persilangan kembali antara pengeluaran per peserta dan premi per peserta.
"Kalau terjadi persilangan, BPJS Kesehatan menuju defisit pada iuran tahun berjalan," katanya.
Ia mengatakan, Universal Health Coverage (UHC) bukan hanya terkait cakupan peserta, ada elemen lain seperti pelayanan bermutu, dan kemampuan pembiayaan untuk keberlanjutan program.
Hal yang terpenting untuk pelayanan UHC adalah keberlanjutan program, sebagai keseimbangan antara revenue atau pendapatan yang diperoleh penyelenggara dengan expenditure atau beban pengeluaran.
BACA JUGA:Janji Anies Tak Maju Pilpres Jika Prabowo Nyapres, Sandiaga Uno: Perjanjian Itu Tetap Berlaku
Mahlil mengatakan, BPJS Kesehatan pernah mengalami defisit pada kurun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya, karena revenue dan exependiture tidak terkelola optimal.
"Revenue ditentukan oleh peserta, dari peserta ditentukan iuran yang diperoleh, dari iuran yang ada kira-kira berapa yang bisa diinvestasi dan berapa yang dibayarkan," katanya.
Ia mengatakan, selama ini BPJS hanya mengandalkan revenue dari iuran peserta dan hasil investasi iuran. Sementara aturan mengatakan bisa dikembangkan dari sumber lain.
Salah satu faktor penyebab defisit anggaran BPJS Kesehatan di masa depan berasal dari karakteristik peserta yang kini didominasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan jumlah pemanfaatan layanan lebih dari 31 juta orang.
BACA JUGA:Optimalkan Layanan, Pelindo Awali Tahun Tuntaskan Inbreng Saham
Sumber:
