Nasional

Soroti Arif Rachman di Kasus Sambo, ISESS Bilang Kultur Militeristik Masih Melekat Pada Polri

Pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto bilang kultur militerisik masih melekat pada Polri kala soroti Arif Rachman di kasus Ferdy Sambo.

Soroti Arif Rachman di Kasus Sambo, ISESS Bilang Kultur Militeristik Masih Melekat Pada Polri
AKBP Arif Rachman

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto bilang kultur militerisik masih melekat pada Polri kala soroti Arif Rachman di kasus Ferdy Sambo.

Bambang Rukminto menanggapi nota pembelaan Arif Rachman yang mengungkap budaya organisasi Polri mengakar pada rantai komando.

Sehingga ISESS merasa hal itu merupakan bagian dari budaya militeristik yang masih melekat di institusi sipil tersebut.

Bambang Rukminto mengatakan apa yang disampaikan oleh Arif Rachman dalam nota pembelaannya jamak terjadi.

BACA JUGA:Catat, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Divonis 13 Februari

BACA JUGA:Vonis Ferdy Sambo 13 Februari, Mahfud MD: Dijamin Adil, Saya Tahu Hakimnya, Tak Akan Terpengaruh

Perintah atasan, lanjut pengamat kepolisian itu, seolah menjadi harga mati yang harus dilakukan tanpa ada pertimbangan logis.

"Artinya kultur militeristik masih melekat di institusi sipil ini," kata Bambang saat dihubungi Antara di Jakarta, 4 Februari 2023.

"Hubungan komando masih menjadi kebiasaan padahal, sebagai lembaga sipil, ketaatan hanya pada aturan atau SOP bukan hanya pada perintah lisan atasan," tambahnya.

Bambang Rukminto menyebutkan, meski secara kelembagaan organisasi Polri telah dipisahkan dari TNI sejak 1998, namun budaya militer TNI masih melekat sampai sekarang di kepolisian.

BACA JUGA:Pengacara Ferdy Sambo Sebut Tuduhan Jaksa Penuntut Umum Halu

BACA JUGA:Pengacara Kuat Ma'ruf: Tak Dijanjikan Diberi Uang, Ferdy Sambo Beri Handpone dan Tunjukan Amplop Usai Pembunuh

Bambang Rukminto menilai reformasi Polri tidak pernah berjalan dengan benar, oleh karena itu budaya militeristik masih terjadi sampai sekarang.


Pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto.-Screenshot YouTube/Refly Harun-

"Formasinya masih sama, format aturannya masih militeristik, akibatnya kulturpun masih militeristik," ucap Bambang.

Tidak hanya itu, Bambang Rukminto melihat, Polri memiliki kewenangan besar yang diberikan negara melalui UU No 2 Tahun 2002.

Sehingga, lanjut pengamat dari ISESS, mengakibatkan Koprs Bhayangkara saat ini lebih arogan dibanding saat bergabung dengan ABRI.

BACA JUGA:Vonis Belum Juga Diketok, Masa Penahanan Ferdy Sambo Cs Berakhir 6 Februari

BACA JUGA:Mahfud MD: Ada Brigjen yang Gerilya Ingin Ferdy Sambo Dibebaskan

Saat masih di dalam ABRI ada kontrol dari Panglima ABRI maupun Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

"Setelah pemisahan saat ini, Polri di bawah Presiden langsung, akibatnya seperti yang terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini," ujar Bambang.

Menurut Bambang Rukminto, negara harus melakukan rasionalisasi terkait kewenangan Polri yang dianggapnya terlalu besar.

"Karena negara yang memberi wewenang Polri, negara pulalah yang bisa melakukan rasionalisasi kewenangan Polri yang sudah super besar itu," tutur Bambang.

BACA JUGA:Bacakan Pledoi, Ferdy Sambo: Tuduhan Saya Siksa Brigadir J, Saya LGBT dan Punya Bunker, Semuanya Tidak Benar

BACA JUGA:Hari Ini Ferdy Sambo Jalani Sidang Pembelaan Atas Tuntutan Penjara Seumur Hidup

Untuk merasionalisasi kewenangan Polri itu, cara yang dapat ditempuh, pertama mensegerakan perumusan UU keamanan negara, merevisi UU kepolisian, membentuk nomenklatur (tanda nama) baru kementerian keamanan, dan memperkuat pengawasan eksternal seperti Kompolnas.

Tentunya, kata Bambang Rukminto, cara ini akan mendapat penolakan dari kepolisian yang ingin mempertahankan status quo, zona nyaman atas kewenangan besar yang dimiliki.

Yang menjadi catatan pengamat kepolisian itu, apakah negara berani mengambil risiko menghadapi resistensi Polri.

Bila tidak berani mengambil risiko melakukan perubahan untuk membatasi kewenangan kepolisian ke depan bisa menjadi blunder bagi negara.

BACA JUGA:So Sweet, Syarifah Ima Syahab Ngebet Jadi Istri Kedua Ferdy Sambo: I Love You, You Are Always In My Heart

BACA JUGA:Wajah Ferdy Sambo 30 Tahun Kemudian: Kurus, Kulit Berkerut dan Rambut Memutih...

"Beruntung kalau Presiden terpilih memiliki visi negarawan, kalau hanga memiliki visi kekuasaan, kepolisian bisa menjadi alat kekuasaan yang sangat efektif melalui kewenangan yang besar tersebut," papar Bambang mengingatkan.

Dalam nota pembelaan yang dibacakan Arif Rachman, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari 2023,menyebutkan budaya organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando.

Hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa bukan sekedar ungkapan melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan.

Arif Rachman merupakan mantan Wakaden B Romapaminal Divpropam Polri yang kini berstatus terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J (obstruction of justice).

BACA JUGA:Link Download GB WhatsApp Pro v12.85 Terbaru: Support Tampilan iOS di Android dan Bisa Mode Airplane

BACA JUGA:Link Download GB WhatsApp Pro v19.20 Februari 2023: Tanpa Hapus WA Asli dan Ada Fitur Blokir Panggilan WA

Arif Rachman mengatakan, pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atas terhadap bawahan, yang rentan penyalahgunaan.

Berita Terkait