Pengamat Militer: Supres Calon Panglima TNI Tak Perlu Tunggu Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani -Istimewa-
Mengajukan langsung dua nama, katanya, selain melanggar UU, maka pengajuan tersebut dapat berpotensi menciptakan kondisi persaingan politik internal di tubuh TNI.
"Politisasi institusi militer menjadi tidak terhindari karena masing-masing calon akan mencoba mengumpulkan dukungan politik sebanyak-banyaknya. Dan ekses pemilihan akan mungkin berlanjut setelah adanya Panglima TNI definitif mengingat institusi TNI adalah organisasi hirarki komando yang tidak disiapkan untuk adanya perbedaan pendapat," papar Anton.
Sejauh ini, tambah dia, pengajuan nama calon Panglima TNI tidak pernah ditolak DPR RI. Sekali pun ada yang harus menjalani "fit and proper test" selama berjam-jam, DPR RI tetap memberikan persetujuan.
BACA JUGA:Terungkap! Brigadir J Punya 2 Rekening di BNI, Siapa yang Kuasai?
Bahkan, selama era Jokowi, proses "fit and proper test" berjalan lebih cepat ketimbang periode pemerintahan sebelumnya.
"Dengan demikian, siapa pun yang kelak akan diajukan Presiden Jokowi kelihatannya tetap akan mendapatkan persetujuan DPR RI," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa pengumuman resmi terkait surpres calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan diterima DPR RI akan diumumkan pada hari Senin (28/11).
"Kesepakatan antara Ibu Ketua DPR RI dengan Pak Mensesneg itu akan disampaikan secara resmi pada tanggal 28 (November), hari Senin besok," kata Indra.
Indra mengatakan hal tersebut lantaran masih menunggu kegiatan Ketua DPR RI Puan Maharani yang sedang menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA) di Pnom Penh, Kamboja.
Sumber:
