Dilaporkan ke Propam, Diduga Kabareskrim Komjen Agus Andrianto Rutin Terima Setoran 'Uang Koordinasi'
Terkait nyanyian Ismail Bolong, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dilaporkan ke Propam Polri.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Terkait nyanyian Ismail Bolong, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dilaporkan ke Propam Polri.
Komjen Agus Andrianto diduga membekingi sejumlah tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Komjen Agus dilaporkan karena nyanyian Ismail Bolong yang mengaku telah memberi Rp6 miliar kepada Kabareskrim Polri itu.
Baca Juga
Adalah Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule yang melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke Propam Polri pada Senin, 7 November 2022.
BACA JUGA:DPR Desak Pernyataan Ismail Bolong Ditindaklanjuti
Dikatakan Iwan Sumule, pelaporan terhadap Komjen Agus Andrianto terkait nyanyian Ismail Bolong yang menyebut Kabareskrim Polri itu menerima gratifikasi atau suap tambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
"Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. sehubungan dengan adanya Video pengakuan dari pelaku aktivitas penambangan batu bara ilegal yang bernama Ismail Bolong," katanya di Mabes Polri, Jakarta.
Diakuinya, pihaknya telah menemukan sejumlah bukti dari investigasi yang dilakukan pada Februari 2022.
BACA JUGA:'Nyanyian' Ismail Bolong Soal Mafia Tambang yang Menyeret Kabareskrim Sampai ke KPK
Hasil investigasi ditemukan cukup bukti Komjen Agus menerima suap yang disebut sebagai 'uang koordinasi'.
"Kami menemukan sebuah dokumen terkait aktivitas penambangan ilegal di Kalimantan Timur saat melakukan investigasi," katanya.
Diungkapkannya, dari dokumen yang ditemukan tersebut, kemudian disimpulkan sudah cukup terjadi penerimaan uang koordinasi kepada Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto.
BACA JUGA:Ismail Bolong dan Perwira Tinggi Polri dalam Dugaan Mafia Tambang
"Gratifikasi yang diterima Komjen Agus Andrianto cukup rutin, diberikan setiap bulannya," ungkapnya.
Baca Juga
Diakuinya, pihaknya juga menemukan bukti ada penerimaan suap sebanyak tiga kali dari mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong ke Komjen Agus Andrianto.
"(Suap dari Ismail Bolong) diserahkan langsung (ke Komjen Agus)," katanya.
BACA JUGA:IPW Bongkar 'Nyanyian' Ismail Bolong, Seret Kabareskrim hingga Brigjen Hendra Kurniawan
Ditegaskannya, jika Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto terbukti terima suap hasil tambang ilegal maka harus diberi sanksi.
Ditegaskannya, sanksi jangan hanya pelanggaran etik Polri, tapi juga tindak pidana korupsi.
"Sudah pasti, kalau kita merujuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan selama 30 hari kepada KPK menjadi sebuah tindak pidana. Itu aturan," ujarnya.
Baca Juga
DPR Minta Polri Segera Tindaklanjuti Nyanyian Ismail Bolong
DPR mendesak agar pernyataan Ismail Bolong soal setoran uang ke Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto ditindaklanjuti.
Meskipun Ismail Bolong kemudian melakukan klarifikasi pernyataannya karena mengadu tekan Hendra Kurniawan, Mantan Karpaminal Divpropam Polri, tersangka obstrcution of justice pembunuhan Brigadir J.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendesak Polri segera menindaklanjuti semua pernyataan Aiptu (Purn.) Ismail Bolong.
"Apa pun isi video Ismail Bolong layak untuk ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Apalagi substansinya menyangkut integritas, profesionalitas, akuntabilitas anggota, dan institusi kepolisian sebagai penegak hukum," tegasnya, Senin, 7 November 2022.
BACA JUGA:'Nyanyian' Ismail Bolong Soal Mafia Tambang yang Menyeret Kabareskrim Sampai ke KPK
Diungkapkannya, bila dugaan mafia tambang yang libatkan perwira tinggi Polri tidak segera ditindaklanjuti, bisa berpotensi menimbulkan spekulasi liar.
Akibatnya bukan mustahil akan mempengaruhi soliditas anggota dan pimpinan Polri.
Menurutnya, apabila Polri melakukan pemeriksaan, maka harus meminta keterangan, klarifikasi, dan konfirmasi seluruh pihak terkait, termasuk konfrontir nama-nama yang disebut Ismail Bolong.
BACA JUGA:Ismail Bolong dan Perwira Tinggi Polri dalam Dugaan Mafia Tambang
"Itu adalah mekanisme dan metode umum yang dilakukan dalam setiap pemeriksaan," ujarnya.
Didik menilai Polri memiliki tugas dan tanggung jawab besar sehingga Kepolisian harus memastikan anggota, pimpinan, dan institusinya terbebas dari segala bentuk penyimpangan dan pungutan liar (pungli).
Menurut dia, dalam menegakkan hukum, Polri harus memastikan institusi dan anggotanya terbebas dari segala bentuk kepentingan apa pun sehingga harus independen, transparan, dan adil.
BACA JUGA:Kantor Kominfo Digeledah Kejagung Terkait Kasus Korupsi Proyek BTS
"Untuk mewujudkan itu, pengelolaan Polri harus mencerminkan manajerial kepolisian yang 'good and clean governance'," katanya.
Dia menilai berbagai rangkaian kejadian yang melibatkan kepolisian, termasuk video Iwan Bolong harus menjadi keseriusan Kapolri untuk terus melakukan reformasi, pembenahan, dan perbaikan di internal.
Menurut dia, perbaikan yang dilakukan harus nyata, utuh, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan menertibkan dan tindak tegas setiap oknum anggota dan pimpinan yang terindikasi melakukan penyimpangan.
BACA JUGA:IPW Bongkar 'Nyanyian' Ismail Bolong, Seret Kabareskrim hingga Brigjen Hendra Kurniawan
"Bagaimana mungkin polisi akan bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya jika aparatnya terindikasi korup? Ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah besar yang idealnya bisa diselesaikan Kapolri," katanya.
Dia menilai sudah saatnya Kapolri melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan akut dan fundamental dalam pembenahan dan perbaikan Polri.
Langkah pembenahan tersebut, menurut dia, agar tidak berulang terus potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan di institusi Polri.
BACA JUGA:Ismail Bolong Ngaku Setor Rp6 Miliar ke Kabareskrim, Mahfud MD: Para Jenderal Saling Buka Kartu
Sebelumnya, video Ismail Bolong sempat beredar di media sosial yang mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur dengan keuntungan sekitar Rp5 miliar-Rp10 miliar setiap bulan.
Ismail mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Uang disetor bulan September 2021 sebesar Rp2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp2 miliar.
Lalu Ismail Bolong membuat pernyataan bantahan melalui video yang tersebar di media sosial. Dalam video keduanya itu, Ismail memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskirm Komjen Pol. Agus Andrianto atas berita yang beredar.
Dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto.