Pemilu Malaysia Perebutkan 222 Suara di Majelis Rendah, Anggaran Pesta Demokrasi Terbilang Fantastis
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Malaysia dipastikan pada 19 November 2024
MALAYSIA, FIN.CO.ID - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Malaysia dipastikan pada 19 November 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia yang disebut EC bakal menyelenggarakan Pemilu ke-15.
Kepastian itu setelah diumumkan EC pada Kamis (20/10/2022).
Baca Juga
Ketua EC Abdul Ghani Salleh mengatakan, para kandidat yang akan ikut dalam Pemilu harus mendaftar paling lambat 5 November 2022.
Pernyataan itu dilansir dari Channel News Asia, Kamis (20/10/2022),
Terdapat 222 suara di Majelis Rendah yang diperebutkan dalam Pemilu kali ini.
“Masa kampanye ditetapkan selama 14 hari. Terhitung sejak pencalonan hingga 18 November 2022 pukul 23.59,” ujar Salleh.
BACA JUGA:Pura-pura Jadi Petugas Sensus, Pria Tak Dikenal Tega Tusuk Wanita di Bogor
Sedangkan bagi pemilih pos luar negeri, sambung Salleh, menggunakan aplikasi yang akan ditutup pada 23 Oktober 2022.
Pemilu kali ini, sambung dia, diperkirakan menelan biaya 1,01 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp 3,3 triliun.
“Lebih dari 21 juta orang diperkirakan memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan,” terangnya.
Perdana Menteri (PM) sementara Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan pembubaran parlemen.
BACA JUGA:Jabat Tangan Airlangga Hartarto, Wanda Hamidah: Ikhtiar Saya Kembali Jadi Wakil Rakyat
Baca Juga
Pembubaran itu membuka jalan untuk menggelar Pemilu sebelum akhir tahun.
Paling lambat 60 hari pasca-pembubaran parlemen, Konstitusi Malaysia mewajibkan penyelenggaraan Pemilu.
Negara bagian yang telah membubarkan parlemen yakni, Perak, Perlis, dan Pahang.
Pemilu di negara bagian bersamaan dengan Pemilu Nasional.
BACA JUGA:Gagal Ginjal Akut pada Anak Menyasar Kabupaten Sleman, 6 Meninggal Dunia
Kendati demikian, tidak semua negara bagian di Malaysia membubarkan parlemennya.
Baca Juga
Negara bagian yang merupakan basis dari koalisi Pakatan Harapan (PH), Selangor, Negeri Sembilan dan Penang, memilih tidak membubarkan parlemen.
Hal serupa juga dilakukan 3 negara bagian yang dikuasai Parti Islam Se-Malaysia (PAS).
Yakni Kelantan, Terengganu, dan Kedah.
BACA JUGA:Mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Internet Senilai Rp 3,6 M
PAS merupakan anggota koalisi Perikatan Nasional (PN) bersama dengan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Sedangkan Majelis negara bagian Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka, keluar dari koalisi pasca jajak pendapat yang diadakan baru-baru ini.
Semula, Pemilu tidak dijadwalkan, setidaknya hingga September 2023.
Akan tetapi, PM Ismail berada di bawah tekanan dari beberapa faksi koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemilu lebih awal.
BACA JUGA:Tebing Kali Cipinang Kawasan Cibubur Jakarta Timur Longsor, Kondisinya Masih Alami
Pada 30 September lalu, dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan bahwa parlemen harus segera dibubarkan agar Pemilu ke-15 dapat diadakan tahun ini.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan, korupsi, dan pencucian uang, sangat vokal mendorong pemilihan cepat.
Seolah-olah, mencari mandat baru dari rakyat.
Seruan Pemilu lebih awal ini dikritik oposisi dan anggota Kabinet Ismail Sabri.
BACA JUGA:Tebing Kali Cipinang Kawasan Cibubur Jakarta Timur Longsor, Kondisinya Masih Alami
Sebab, Departemen Meteorologi Malaysia telah memperingatkan banjir selama musim muson timur laut.
Biasanya, banjir kerap di awal November 2022 dan berakhir Maret 2023.
Pembubaran parlemen juga telah disetujui Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Raja mengaku, tidak punya pilihan selain menyetujui pembubaran parlemen.