Kaesang Pangarep saat Ditanya Mau Jadi Pengurus PSSI: Mending Usut Tuntas Dulu
Direktur Utama Persis Solo, Kaesang Pangarep baru-baru mendapat pertanyaan mengejutkan mengenai soal Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktur Utama Persis Solo, Kaesang Pangarep baru-baru mendapat pertanyaan mengejutkan mengenai soal Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI).
Kaesang Ditanya oleh salah satu warga netizen melalui akun Twitter soal keseriusanya untuk menjadi salah satu pengusuran PSSI.
Untuk diketahui, Kaesang Pangarep terpantau aktif menggunakan sosial media khususnya Twitter untuk menyampaikan pendapatnya atau menjawab pertanyaan dari netizen.
Baca Juga
"Mas @kaesangp, apakah jadi maju ke PSSI 1?," tulis akun @PasoepatiNet. dikutip fin.co.id pada Senin, 17 Oktober 2022.
BACA JUGA:TGIPF Kanjuruhan Sebut Semua Stakeholder Menghindar dari Tanggung Jawab, Mahfud MD 'Sentil' PSSI
BACA JUGA:TGIPF Tragedi Kanjuruhan Rekomendasikan Jajaran Exco dan Ketua Umum PSSI Mundur
Tanpa berpikir panjang, Kaesang Pangarep pun menjawab pertanyaan warganet tersebut soal jadi bagian PSSI.
"Mbuh, mending usut tuntas dulu," ucap Kaesang dikutip dari @kaesangp.
Netizen tersebut langsung membalas reaksi komentar putra Presiden Joko Widodo mengenai usut tuntas.
"#usutTuntasTragediKanjuruhan," ucap @PasoepatiNet
Cuitan Kaesang pun mendapat 232 Retweet, 25 tweet kutipan, dan 1.029 suka.
BACA JUGA:Dulu Menolak, Kini Iwan Bule Mengakui Bahwa PSSI Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kanjuruhan
BACA JUGA:PSSI Bantah 'Kondisikan' Shin Tae-yong Untuk Bela Iwan Bule
TGIPF Sarankan ECO dan Ketum PSSI Mundur
Baca Juga
Pengurus jajaran Komite Eksekutif (Exco) dan Ketua Umum PSSI M Iriawan alias Iwan Bule diminta mengundurkan diri setelah insiden Tragedi Kanjuruhan.
Pengunduran diri tersebut berdasarkan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Malang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Rekomendasi itu tertuang dalam kesimpulan laporan TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI," demikian laporan TGIPF.
BACA JUGA:Tokoh PBNU Tanggapi Tuntutan Mundur Ketum PSSI: Mendingan Kita Perbaiki, Jangan Cuma Salah-salahan!
Baca Juga
Laporan hasil pemeriksaan TGIPF itu telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022 siang.
Menurut laporan tersebut, dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI M. Iriawan dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang.
Saat laporan itu disusun, korban meninggal dunia sudah mencapai 132 orang, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian di antaranya bisa saja mengalami dampak jangka panjang.
Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, TGIPF merekomendasikan agar pemangku kepentingan PSSI melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) guna menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
BACA JUGA:Didatangi FIFA-AFC Usai Tragedi Kanjuruhan, Ketum PSSI Mengaku Bangga
BACA JUGA:Coach Justin Soal Shin Tae-yong Siap Cabut Jika Ketum PSSI Mundur: Sangat Disayangkan Tapi..
"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air," sebut TGIPF.
Pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance), PSSI perlu segera merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga didesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.
Dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada regulasi yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.
BACA JUGA:Ramai Tuduhan Soal Ijazah Palsu Jokowi, Kaesang Pangarep Beri Sindiran Menohok Begini
BACA JUGA:Kaesang Desak Gibran Soal Dituding Beli Ijazah: Ngaku Kamu Mas
Namun, upaya menyelamatkan PSSI perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik atau keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).
"Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya," tulis TGIPF.
TGIPF menilai PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepak bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain.
"Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional," demikian laporan TGIPF.
BACA JUGA:Kaesang Tulis Pernyataan Jenaka Usai Rektor UGM Klarifikasi Ijazah Jokowi: Bantah Pokoknya Palsu
BACA JUGA:Gibran Sudah Buat Panitia Khusus, Pernikahan Kaesang dan Erina Gudono Sebentar Lagi?
Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan suporter.
"Dalam catatan kami, disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab, dan sub-sub organisasinya," kata Mahfud usai menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan tanggung jawab itu berdasarkan pada aturan-aturan resmi yang secara hukum juga bertanggung jawab moral.
"Karena tanggung jawab itu, kalau berdasar aturan, itu tanggung jawab hukum; tapi hukum sebagai norma sering kali tidak jelas, sering kali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada; dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik, terinjak-injak," ujar Mahfud MD.
BACA JUGA:Kaesang Bilang Gibran Rakabuming Paling Receh: Heran Ada Aja yang Milih Dia, Hampir 90 Persen Lagi
BACA JUGA:Soal Pria Ancam Patahkan Leher Bobby Nasution, Kaesang Pangarep Hanya Tertawa
PSSI Bertanggung Jawab Tragedi Kanjuruhan
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau biasa dipanggil Iwan Bule menyebut bahwa PSSI bertanggung jawab atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan.
Hal itu disampaikannya seusai pembentukan Tim Task Force Transformasi sepakbola Indonesia bersama FIFA dan AFC, di Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022.
Sebelumnya Iwan Bule sempat bersikukuh bahwa Tragedi Kanjuruhan bukan tanggung jawabnya ataupun federasi.
Kejadian itu disebutnya murni kesalahan Panpel dan Security Officer yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.
BACA JUGA:Hari Ini Sidang Perdana Ferdy Sambo Dkk Digelar di PN Jaksel
Namun demikian seusai pertemuan dengan FIFA dan AFC hari ini, sikap Iwan Bule berubah.
Pernyataan bertanggung jawab itu sebenarnya sudah lama dinantikan banyak pihak.
"Pertama-tama saya atas nama federasi (PSSI) memohon maaf atas apa yang terjadi. PSSI bertanggung jawab sepenuhnya dari kejadian ini," kata Iwan Bule dalam keterangannya kepada awak media.
"Bentuk tanggung jawabnya adalah, kami bersepakat membentuk Task Force atau Satgas (Satuan Tugas) transformasi sepakbola yang berisi pemerintah, kemudian dari FIFA," ujarnya menambahkan.
BACA JUGA:Insiden Perkelahian di Pesawat Turkish Airlines, Akhirnya Kemenhub Turun Tangan
Iwan Bule optimis pembentukan Tim Task Force bisa menjadi momentum perbaikan penyelenggaraan sepakbola Indonesia. Terlebih penyusunan langkah-langkah perbaikan mendapatkan asistensi langsung dari FIFA maupun AFC.
Dalam timeline action plan Tim Task Force, banyak langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upayanya memperbaiki tata kelola sepakbola Indonesia. Semua itu action plan disusun untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan laga sepakbola.
"Ini ahli semua (anggota Tim Task Force), ada dari keluarga sepakbola yakni tim safety and security, hadir juga AFC, Polri, Kemenpora, Kemendagri, Kemenkes, Kemen PUPR. Rapat hari ini (Tim Task Force) adalah agenda ita semua, ada timeline dan diskusi bersama," tutur Iwan Bule.
"Terkait Polri akan dilakukan sinkronisasi dengan aturan FIFA dan akan ada rapat lanjutan antara fifa dan aturan yang dimiliki FIFA. Sementara PUPR terkait arahan Presiden (Joko Widodo) akan bekerja terkait audit semua stadion," ucapnya.
"Pak Menteri (Kemen PUPR), Basuki Hadimuljono) saat ini juga berada di lapangan, mempertimbangkan apa yang menjadi arahan Presiden (Jokowi) akan dipakai," ujar purnawirawan Jenderal Polisi bintang dua itu.
Mbuh. Mending usut tuntas dulu https://t.co/Yc76FY0y1L
— “kak” Kaesang (@kaesangp) October 16, 2022