Formula E Disebut Jegal Anies, Profesor Romli Atmasasmita: Lebih Dzolim Ketika BW Jadi Pimpinan KPK
Terkait Formula E, Profesor Romli Atmasasmita mengatakan tidak ada yang menjegal Anies. Bahkan BW disebut lebih dzolim saat jadi pimpinan KPK
JAKARTA, FIN.CO.ID - Guru besar Universitas Padjajaran (Unpad) Profesor Romli Atmasasmita menyentil Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dalam TGUPP tersebut diketahui ada mantan pimpinan KPK. Yaitu Bambang Widjojanto (BW).
Baca Juga
Namun, pada 20 Juli 2022, BW mundur dari TGUPP. Tepatnya setelah perhelatan balapan Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 di Ancol, Jakarta Utara.
Alasan BW mundur dari TGUPP karena menjadi kuasa hukum tersangka dugaan korupsi Mardani Maming.
BW mengaku tidak ingin ada konflik kepentingan jika dirinya juga membantu Anies Baswedan.
Prof Romli Atmasasmita heran mengapa BW tidak memberikan saran atau nasihat kepada Anies Baswedan.
BACA JUGA:Profesor Romli Atmasasmita: Anies Baswedan Pimpin Langsung Rapat Formula E dan Berikan Instruksi...
"Saya heran. Kenapa kok nggak ada nasihat yang sebaiknya harus dilakukan seperti apa. Kalau ada pihak luar yang mengatakan ini menjegal Anies atau kriminalisasi, lebih dzolim ketika BW jadi pimpinan KPK. Misalnya Budi Gunawan, Hadi Purnomo. Sebagai ahli tahu persis saya. Itu nggak ada buktinya sama sekali. Kalau dikatakan dalam perkara ini mau dikriminalisasi. Nggak malah," tegas Prof Romli Atmasasmita seperti dikutip fin.co.id melalui channel Youtube Indonesia Lawyers Club berjudul NASDEM CURI START USUNG ANIES // PARTAI LAIN PILIH SIAPA?? pada Sabtu, 8 Oktober 2022.
Sebagai ahli, Prof Romli menyatakan berbicara apa adanya. Yakni sesuai obyektivitas dan kapasitas keilmuannya. Dia menegaskan tidak ada kepentingan politik apapun.
Dirinya membantu KPK untuk menjernihkan atau membuat terangnya suatu perkara.
"Adapun nanti keputusan KPK lain dan beda dengan saya, itu urusan KPK. Bukan urusan saya. Sepenuhnya ada di tangan KPK. Saya hanya memberikan penjelasan dan keterangan sesuai keahlian saya," lanjutnya.
BACA JUGA:Profesor Romli Atmasasmita: Formula E Diduga Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Keuangan Negara
Prof Romli juga menegaskan apa yang disampaikan terkait formula E bukan asumsi. Tetapi berdasarkan fakta yang dia baca dari kronologis KPK.
Baca Juga
Sementara kronologis KPK tersebut diperoleh dari pemeriksaan saksi - saksi. Prof Romli menyarankan siapa saja yang memiliki dokumen atau bukti terbaru terkait Formula E sebaiknya diberikan ke KPK.
"Saran saya sebaiknya diserahkan saja ke KPK. Pasti oleh KPK diterima sebagai dokumen pembanding. Mudah-mudahan ada perubahan dari sikap KPK. Sebagai ahli saya tidak boleh berasumsi. Yang saya sampakan ini adalah fakta. Itu pun tidak detail. Sengaja karena ini bukan forumnya untuk membicarakan detail tentang sebuah fakta. Jika ada bukti baru sampaikan saja. Nanti saya akan minta dan saya juga akan ikut baca. Seperti apa bukti-bukti baru itu," bebernya lagi.
Menurutnya, tujuan penyelenggaraan Formula E sangat bagus dan mulia.
BACA JUGA:PKB Nilai Anies Baswedan Tidak Istimewa, NasDem Bereaksi Keras
"Namun hukum tidak melihat apa yang dihasilkan. Tapi bagaimana caranya sampai ada hasil yang baik. Jadi tidak melihat tujuan. Banyak proyek pembangunan yang berhasil, tetapi tetap korupsi," tuturnya.
Prof Romli menambahkan hal itu nanti akan terbukti saat KPK menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Sebab, lanjutnya, sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup.
Baca Juga
"Sudah terbukti ada suatu peristiwa. Tinggal nanti melihat siapa yang bertanggungjawab. Itu proses yang harus dilalui oleh KPK. Ini harus berhati-hati. Nggak ujug-ujug tersangka. Seperti KPK jilid 3 dulu yang main tembak aja. Nggak ini," pungkas Prof Romli.
BACA JUGA:Anies Baswedan Kunjungi Habib Rizieq, Bahas Apa?
BW Tantang KPK Buka Hasil Ekspos ke Publik
Terpisah, eks komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) mengaku mendengar adanya informasi dari dalam KPK.
"Informasi yang saya dengar di KPK, mudah-mudahan ini tidak benar. Misalnya sudah nanti pakai saja Pasal 40 UU KPK. Kalau memang tidak ada, naikin saja dulu. Kalau tidak ada, bikin aja SP3'. Ini kan permufakatan jahat kalau betul informasi itu," ujar BW dalam sebuab Webinar Formula E Universitas Al-Azhar Indonesia, pada Sabtu, 8 Agustus 2022.
Yang dimaksud BW adalah Pasal 40 UU nomor 19/2019 tentang KPK.
Pasal 40 UU KPK tersebut mengatur wewenang KPK menghentikan penyidikan suatu perkara.
Menurut BW, seharusnya KPK tidak membuka hasil penyelidikan kasus tersebut. Namun, KPK bisa membuka hasil ekspos terkait Formula E.
"Sebagian teman mengatakan jangan hasil penyelidikannya dibuka. Itu hasil eksposnya dibuka saja. Apa dasarnya kalau dibuka? Ada di Pasal 20 ayat 2 huruf c. Hari ini di antara penegak hukum trust publik kepada KPK itu rendah," tegasnya.
Pasal 20 ayat 2 huruf c UU KPK itu mengatur soal bentuk pertanggungjawaban publik KPK lewat membuka akses informasi. Dia berharap KPK membuka akses informasi tersebut.
BACA JUGA:Anies Tinggalkan Banyak PR untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, PDIP: Begitu Banyak
"Jadi kalau Pak Alex Marwata ingin membukanya keren tuh. Tetapi apa bisa Deputi KPK itu menegasikan pernyataan komisioner. Yang mana yang benar. Saya memberikan dasar justifikasinya Pasal 20 ayat 2 huruf c Undang-undang KPK memberikan dasar legitimasi untuk membuka itu. Come on mari buka," tantang BW.
Sebelumnya, Guru besar Universitas Padjajaran (Unpad) Profesor Romli Atmasasmita menilai ada unsur mens rea (niat jahat) dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta.
Karena ada unsur niat jahat, maka perbuatannya dapat dipidana. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari penyelenggaraan Formula E dapat dikategorikan pidana.
Diketahui, dugaan penyelewengan anggaran Formula E ini sedang dalam proses penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Bursa Capres Dikuasai Anies Ganjar dan Prabowo, Puan Masih Gerilya Jajaki Koalisi
Menurutnya, sejak awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kawan-kawan telah mengetahui di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk event Formula E.
"Dari situ bisa diketahui bahwa kegiatan Formula E tidak memiliki landasan keuangan yang sah sesuai PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah DKI," kata Prof Romli seperti dikutip fin.co.id dari Republika pada Selasa, 4 Oktober 2022.
Selanjutnya yang kedua, Anies Baswedan tetap memaksakan terselenggaranya Formula E. Caranya memberikan kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI selaku BUMD.
"Yang ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan pendekatan business to G yang bersifat mengikat. Ini melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan Business to Business," imbuhnya.
BACA JUGA:Profil Heru Budi Hartono, Kasetpres yang Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan
Selain itu, Pemprov DKI juga telah membayar pembayaran commitment fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD DKI Jakarta.
Commitment fee tersebut diketahui tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
"Berdasarkan fakta tersebut, maka kegiatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara," terang Prof Romli.
Bukan hanya itu. Anies juga dinilai mengabaikan atau tak mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undanganan yang berlaku.
BACA JUGA:Anies: Pasca 16 Oktober, Saya Pikir Break, Tapi Ternyata Tidak
"Kerugian negara bersifat total loss. Ini merupakan delik penyertaan (deelneming). Ada pelaku, turut serta melakukan dan yang disuruh melakukan," paparnya.
Anies Jadi Capres, KPK Tetap Usut Formula E
Diketahui, KPK saat ini sedang mempertimbangkan untuk membuka proses penyelidikan kasus Formula E ke publik.
Ini dilakukan KPK agar publik juga mengetahui apa saja materi penyelidikan yang sudah diperoleh terkait kasus tersebut.
BACA JUGA:Anies Baswedan: Saya Tolak Tawaran Jadi Capres-Cawapres
Pertimbangan membuka penyelidikan ke publik dinilai penting supaya KPK tidak dicurigai mengkriminalisasi atau menarget seseorang.
"Saat ini kami sedang mempertimbangkan apakah KPK akan membuka proses penyelidikan Formula E ini ke publik. Termasuk apa saja hasil lidik yang sudah diperoleh KPK. Dari keterangan para saksi, apa yang mereka terangkan. Supaya masyarakat tidak lagi curiga. Seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. KPK tidak pernah menargetkan orang," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, seperti dikutip fin.co.id dari akun Twitter resmi @KPK_RI, Senin 3 Oktober 2022.
Alexander Marwata menegaskan KPK tidak takut mengusut kasus Formula E.
KPK, lanjutnya, bertindak sesuai aturan hukum. Alexander Marwata menyatakan KPK tidak ada kaitan dengan politik atau isu kriminalisasi.
BACA JUGA:Anies Capres NasDem, KPK: Gak Pengaruh, Pengusutan Formula E Jalan Terus
Menurutnya, KPK sudah berkoordinasi dengan BPK pada Jumat pekan lalu.
Alexander Marwata menyatakan audit BPK tidak mengenal istilah mens rea atau niat jahat.
"Namun apa yang KPK dan BPK bicarakan bukan untuk konsumsi media. Tapi prinsip penghitungan kerugian negara ketika kasus ini naik ke penyidikan. BPK hanya menghitung nilai kerugian negara," terangnya.
Alex menegaskan dirinya tahu namanya disebut-sebut dalam pemberitaan Tempo.
BACA JUGA:KPK Tidak Takut Usut Kasus Formula E, Alexander Marwata: Saya Tidak Merasa Terintimidasi
Tetapi, Alex memastikan dirinya tidak ada masalah. "Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan atau melanjutkan suatu kasus. Saya hanya berpegang pada aturan dan alat bukti. Itu standar kerja kami di KPK," urainya.
Dia juga menegaskan deklarasi Partai NasDem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 tidak mempengaruhi proses kasus Formula E yang kini diselidiki KPK.
"Apakah deklarasi capres tersebut akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Tidak," tegasnya.
Alex menyatakan KPK tetap on the track pada dugaan penyelewengan Formula E.
BACA JUGA:KPK Akan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik: Supaya Tidak Dicurigai Mengkriminalisasi Seseorang
"Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Sampai ditemukan satu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi, atau mungkin perdata. KPK tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol," papar Alex.
Anies Yakini Formula E Tak Ada Pelanggaran
Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan menanggapi dugaan adanya upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan dirinya sebagai tersangka kasus Formula E.
Anies meyakini, KPK bekerja secara profesional. Dia yakin, Formula E tidak ada pelanggaran sehingga tidak bisa dipaksakan untuk naik ke tahap penyidikan.
BACA JUGA:Soal Dugaan Korupsi Formula E, Anies Baswedan: Kalau Tidak Bisa Buktikan Tuduhan Itu, ya Batalin!
"Kalau tidak ada pelangaran ya tidak ada yang bisa dipaksakan. Saya meyakini semua yang ada di KPK itu akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada," ujar Anies Baswedan dilihat di YouTube CNN Indonesia dalam acara Political Show, dikutip fin.co.id pada Kamis 6 Oktober 2022.
Anies membantah dirinya dan Pemprov DKI Jakarta ikut menikmati anggaran Formula E.
Dia mengatakan, jika ada pihak yang menuduhnya ikut menikmati anggaran Formula E, maka dia mempersilakan untuk dibuktikan. Jika tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, maka tuduhan hanya fitnah belaka.
"Dalam semua sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana mana itu yang menuduh harus bawa bukti, habis energi kita kalau yang menuduh haru bawa bukti. Kalau anda tidak bisa membuktikan tuduhan itu, ya batalin tuduhan itu," ujar Anies Baswedan.
BACA JUGA:Sebut Anies Baswedan Banyak Bicara Soal Formula E, Guntur Romli: Semakin Panik
Anies mengatakan, dirinya tidak ambil pusing dengan tuduhan orang bahwa dirinya menikmati dana Formula E.
Dia kembali menegaskan bahwa siapa yang melontarkan tuduhan itu harus disertai dengan pembuktian.
"Saya jalan saja, bismillah tawakalallah. Bila Anda mengatakan saya ambil uang, tunjukan. Bila tidak ada buktinya maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus membuktikan," tegas Anies Baswedan.
Dia menjelaskan formula E adalah even Internasional yang berurusan dengan lembaga Internasional yang mempunyai reputasi jelas.
BACA JUGA:KPK Buka Kasus Formula E Demi Tak Dicurigai Kriminilisasi Anies, Novel Baswedan: Memaksakan
"Saya tidak pernah terima (uang formula E), ini adalah program yang kita berurusan dengan lembaga internasional yang memiiki reputasi," ungkapnya.
Anies juga mengklaim bahwa Formula E berjalan sukses. Dia mengatakan, Formula E adalah amanat atas perintah UU.
"Saya bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di APBD kita. Dan sebagai Gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah UU untuk melaksanakan APBD itu terlaksana dengan baik," ujar Anies.
BACA JUGA:Febri Diansyah Ingatkan KPK Usut Kasus Formula E: Saya Melihat Potensi Tendensi Politik
Dia mengatakan, formula E harus dipandang sebagai ajang internasional. Buka programnya Gubernur.
"Formula E itu bukan programnya pak Gubernur. Itu adalah program Pemprov DKI Jakarta. Dan Gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu," ucapnya.
"Bagi sayai ini adalah amanat yang ditetepkan oleh Perda, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dan kami bersyukur amanat itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan membawa nama baik Jakarta," tutupnya.

Profesor Romli Atmasasmita dalam acara Indonesia Lawyers Club -ILC-Youtube
BACA JUGA:Heran KPK Ngotot Usut Kasus Formula E, Febri Diansyah: Bagaimana Nasib Kasus E-KTP dll?
BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi Formula E, KATAR: Hentikan Semua Tuduhan Negatif ke KPK
BACA JUGA:Diduga, Kerugian Negara Dalam Balapan Formula E Era Gubernur Anies Berkisar Rp 160 Miliar
BACA JUGA:Jabat Tangan Anies Baswedan, AHY: Kita Makin Sebadan dan Senyawa
BACA JUGA:Sinyal Demokrat Dukung Anies Menguat, AHY: 'Chemistry' yang Terjadi Semakin Kuat
BACA JUGA:Prabowo Pernah Yakin Anies Tak akan Jadi Pesaing di Pilpres, Begini Penuturan Sekjen Gerindra
[PENINDAKAN] KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA TERKAIT DUGAAN TPK DI MAHKAMAH AGUNG https://t.co/oZIr472c7L
— KPK (@KPK_RI) October 3, 2022