News

Profesor Romli Atmasasmita: Anies Baswedan Pimpin Langsung Rapat Formula E dan Berikan Instruksi...

Profesor Romli Atmasasmita membeberkan fakta Anies Baswedan secara intensif mengawal dengan cara memimpin langsung rapat-rapat Formula E.

Profesor Romli Atmasasmita: Anies Baswedan Pimpin Langsung Rapat Formula E dan Berikan Instruksi...
Anies Baswedan

JAKARTA, FIN.CO.ID - Guru besar Universitas Padjajaran (Unpad) Profesor Romli Atmasasmita menegaskan menuturkan berdasarkan fakta hasil pemeriksaan KPK, dugaan penyelewengan anggaran Formula E mengarah pada peristiwa pidana.

Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi dan sejumlah dokumen. 

BACA JUGA:Profesor Romli Atmasasmita: Formula E Diduga Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Keuangan Negara

"Perkara ini bukan perkara politik. Tapi perkara hukum yang kebetulan saja ada seorang gubernur bernama Anies Baswedan," kata Prof Romli Atmasasmita seperti dikutip fin.co.id melalui channel Youtube Indonesia Lawyers Club berjudul NASDEM CURI START USUNG ANIES // PARTAI LAIN PILIH SIAPA?? pada Sabtu, 8 Oktober 2022. 

Menurut Prof Romli, KPK sangat prudent (berhati-hati, Red) dalam menyelidiki perkara tersebut. 

"Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E. Kehadiran saya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Semua keputusan tetap ada pada KPK," tegas Prof Romli.

Dia menyebut sudah ada bukti adanya peristiwa hukum dalam perkara itu. "Kita tunggu saja yang akan diputuskan KPK," imbuhnya.

BACA JUGA:Anies Capres NasDem, KPK: Gak Pengaruh, Pengusutan Formula E Jalan Terus

Prof Romli juga membeberkan fakta bahwa Anies Baswedan secara intensif mengawal langsung event Formula E.

 "Anies memimpin langsung rapat-rapat Formula E. Bahkan 90 persen rapat penyelenggaraan Formula E dipimpin langsung Anies Baswedan," tukasnya.

Dalam rapat tersebut, lanjut Prof Romli, Anies juga memberikan arahan dan instruksi kepada anak buahnya untuk melakukan event tersebut sesuai aturan yang berlaku. 

"Meski rapat selalu diakhiri dengan instruksi dan harapan agar kegiatan itu dijalankan sesuai aturan. Tapi sebagai orang hukum tidak melihat apa kalimat yang dikatakan. Tapi apa faktanya. Jika yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta, inilah yang dikaji secara hukum. Bukan semata-mata memberikan tugas pada bawahan lalu pimpinan lempar tanggung jawab. Ini yang dilihat saya. Yakni fakta secara hukum," beber Prof Romli.

BACA JUGA:KPK Tidak Takut Usut Kasus Formula E, Alexander Marwata: Saya Tidak Merasa Terintimidasi

Dia menegaskan posisinya netral sebatas sebagai ahli yang dimintai pendapat atau saran oleh KPK. 

"Saya tidak mewakili KPK. Tapi saya diminta sebagai ahli dalam rangka penyelidikan masalah formula E," paparnya.

Sebelumnya, Guru besar Universitas Padjajaran (Unpad) Profesor Romli Atmasasmita menilai ada unsur mens rea (niat jahat) dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Karena ada unsur niat jahat, maka perbuatannya dapat dipidana. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari penyelenggaraan Formula E dapat dikategorikan pidana. 

BACA JUGA:KPK Akan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik: Supaya Tidak Dicurigai Mengkriminalisasi Seseorang

Diketahui, dugaan penyelewengan anggaran Formula E ini sedang dalam proses penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, sejak awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kawan-kawan telah mengetahui di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk event Formula E.

"Dari situ bisa diketahui bahwa kegiatan Formula E tidak memiliki landasan keuangan yang sah sesuai PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah DKI," kata Prof Romli seperti dikutip fin.co.id dari Republika pada Selasa, 4 Oktober 2022.

Selanjutnya yang kedua, Anies Baswedan tetap memaksakan terselenggaranya Formula E. Caranya memberikan kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI selaku BUMD.  

BACA JUGA:Sebut Anies Baswedan Banyak Bicara Soal Formula E, Guntur Romli: Semakin Panik

"Yang ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan pendekatan business to G yang bersifat mengikat. Ini melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan Business to Business," imbuhnya. 

Selain itu, Pemprov DKI juga telah membayar pembayaran commitment fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD DKI Jakarta.  

Commitment fee tersebut diketahui tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

"Berdasarkan fakta tersebut, maka kegiatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara," terang Prof Romli. 

BACA JUGA:Soal Dugaan Korupsi Formula E, Anies Baswedan: Kalau Tidak Bisa Buktikan Tuduhan Itu, ya Batalin!

Bukan hanya itu. Anies juga dinilai mengabaikan atau tak mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undanganan yang berlaku.  

"Kerugian negara bersifat total loss. Ini merupakan delik penyertaan (deelneming). Ada pelaku, turut serta melakukan dan yang disuruh melakukan," paparnya.

KPK Tidak Takut Usut Formula E

Diketahui, KPK saat ini sedang mempertimbangkan untuk membuka proses penyelidikan kasus Formula E ke publik. 

Ini dilakukan KPK agar publik juga mengetahui apa saja materi penyelidikan yang sudah diperoleh terkait kasus tersebut. 

BACA JUGA:KPK Buka Kasus Formula E Demi Tak Dicurigai Kriminilisasi Anies, Novel Baswedan: Memaksakan

Pertimbangan membuka penyelidikan ke publik dinilai penting supaya KPK tidak dicurigai  mengkriminalisasi atau menarget seseorang. 

"Saat ini kami sedang mempertimbangkan apakah KPK akan membuka proses penyelidikan Formula E ini ke publik. Termasuk apa saja hasil lidik yang sudah diperoleh KPK. Dari keterangan para saksi, apa yang mereka terangkan. Supaya masyarakat tidak lagi curiga. Seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. KPK tidak pernah menargetkan orang," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, seperti dikutip fin.co.id dari akun Twitter resmi @KPK_RI, Senin 3 Oktober 2022.

Alexander Marwata menegaskan KPK tidak takut mengusut kasus Formula E. 

KPK, lanjutnya, bertindak sesuai aturan hukum. Alexander Marwata menyatakan KPK tidak ada kaitan dengan politik atau isu kriminalisasi. 

BACA JUGA:Febri Diansyah Ingatkan KPK Usut Kasus Formula E: Saya Melihat Potensi Tendensi Politik

Menurutnya, KPK sudah berkoordinasi dengan BPK pada Jumat pekan lalu. 

Alexander Marwata menyatakan audit BPK tidak mengenal istilah mens rea atau niat jahat. 

"Namun apa yang KPK dan BPK bicarakan bukan untuk konsumsi media. Tapi prinsip penghitungan kerugian negara ketika kasus ini naik ke penyidikan. BPK hanya menghitung nilai kerugian negara," terangnya. 

Alex menegaskan dirinya tahu namanya disebut-sebut dalam pemberitaan Tempo. 

BACA JUGA:Heran KPK Ngotot Usut Kasus Formula E, Febri Diansyah: Bagaimana Nasib Kasus E-KTP dll?

Tetapi, Alex memastikan dirinya tidak ada masalah. "Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan atau melanjutkan suatu kasus. Saya hanya berpegang pada aturan dan alat bukti. Itu standar kerja kami di KPK," urainya. 

Dia juga menegaskan deklarasi Partai NasDem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 tidak mempengaruhi proses kasus Formula E yang kini diselidiki KPK. 

"Apakah deklarasi capres tersebut akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Tidak," tegasnya. 

Alex menyatakan KPK tetap on the track pada dugaan penyelewengan Formula E. 

BACA JUGA:Diduga, Kerugian Negara Dalam Balapan Formula E Era Gubernur Anies Berkisar Rp 160 Miliar

"Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Sampai ditemukan satu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi, atau mungkin perdata. KPK tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol," papar Alex.

Anies Bantah Terima Duit dari Formula E

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi dugaan adanya upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan dirinya sebagai tersangka kasus Formula E. 

Anies meyakini, KPK bekerja secara profesional. Dia yakin, Formula E tidak ada pelanggaran sehingga tidak bisa dipaksakan untuk naik ke tahap penyidikan.

"Kalau tidak ada pelangaran ya tidak ada yang bisa dipaksakan. Saya meyakini semua yang ada di KPK itu akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada," ujar Anies Baswedan dilihat di YouTube CNN Indonesia dalam acara Political Show, dikutip fin.co.id pada Kamis 6 Oktober 2022.

BACA JUGA:Diperiksa 11 Jam, Anies Mengaku Senang Bisa Bantu KPK Terkait Formula E

Anies membantah dirinya dan Pemprov DKI Jakarta ikut menikmati anggaran Formula E. 

Dia mengatakan, jika ada pihak yang menuduhnya ikut menikmati anggaran Formula E, maka dia mempersilakan untuk dibuktikan. Jika tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, maka tuduhan hanya fitnah belaka.

"Dalam semua sifat penuduhan  yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana mana itu yang menuduh harus bawa bukti, habis energi kita kalau yang menuduh harus membawa bukti. Kalau anda tidak bisa membuktikan tuduhan itu, ya batalin tuduhan itu," ujar Anies Baswedan. 

Anies mengatakan, dirinya tidak ambil pusing dengan tuduhan orang bahwa dirinya menikmati dana Formula E.

BACA JUGA:Ini Harapan Anies Baswedan Setelah Dipanggil KPK Terkait Penyelenggaraan Formula E

Dia kembali menegaskan bahwa siapa yang melontarkan tuduhan itu harus disertai dengan pembuktian.

"Saya jalan saja, bismillah tawakalallah. Bila Anda mengatakan saya ambil uang, tunjukan. Bila tidak ada buktinya maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus membuktikan," tegas Anies Baswedan. 

Dia menjelaskan formula E adalah even Internasional yang berurusan dengan lembaga Internasional yang mempunyai reputasi jelas.

"Saya tidak pernah terima (uang formula E), ini adalah program yang kita berurusan dengan lembaga internasional yang memiiki reputasi," ungkapnya.

BACA JUGA:Anies Baswedan Kunjungi Habib Rizieq, Bahas Apa?

Anies juga mengklaim bahwa Formula E berjalan sukses. Dia mengatakan, Formula E adalah amanat atas perintah UU.

"Saya bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di APBD kita. Dan sebagai Gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah UU untuk melaksanakan APBD itu terlaksana dengan baik," ujar Anies.

Dia mengatakan, formula E harus dipandang sebagai ajang internasional. Buka programnya Gubernur.

BACA JUGA:Gantikan Anies Baswedan, Ini Hal yang Tak Boleh Dilakukan Budi Hartono Sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta

"Formula E itu bukan programnya pak Gubernur. Itu adalah program Pemprov DKI Jakarta. Dan Gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu," ucapnya. 

"Bagi sayai ini adalah amanat yang ditetepkan oleh Perda, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dan kami bersyukur amanat itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan membawa nama baik Jakarta," tutupnya. 

BACA JUGA:Profil Heru Budi Hartono, Kasetpres yang Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan

BACA JUGA:Anies Baswedan: Saya Tolak Tawaran Jadi Capres-Cawapres

BACA JUGA:Anies Baswedan Sindir Gerombolan Buzzer: Mereka Seperti Brand Ambassador!

BACA JUGA:Anies Baswedan Capres Nasdem, Jokowi Emoh Komentar: Kita Masih dalam Suasana Duka

BACA JUGA:Firli Bahuri Berupaya Tersangkakan Anies Baswedan? Begini Kata KPK

 

Berita Terkait