Heru Budi Jadi Pj Gubernur, Pengamat Yakin Terbangun Hubungan Harmonis dengan DPRD DKI
Balaikota DKI Jakarta. (ist)--
Dalam memimpin DKI Jakarta, sambung Amir, Pj Gubernur tidak memiliki wakil.
Maka sebaiknya, Pj Gubernur bisa mengintegrasikan kewenangannya yang diberikan oleh presiden.
Namun Amir mempercayai Heru Budi akan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya.
Terlebih dalam urusan anggaran daerah, sambung Amir, Heru Budi pernah menjabat kepala Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI.
BACA JUGA:Profil Heru Budi Hartono, Kasetpres yang Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan
"Artinya, dia (Heru Budi) pernah menjabat kepala BPKD, selaku bendahara umum daerah. Sebagai atasan sekda, Pj Gubernur harus mengantisipasi jangan sampai terjadi kesalahan," tutur Amir.
Ia menambahkan, penunjukan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI sudah penuhi harapan masyarakat yang dimanifestasikan lewat DPRD DKI.
Sebagai figur yang pernah lama bertugas di DKI sebelum ke istana, Heru Budi sudah banyak mengetahui seluk beluk kondisi Jakarta.
Sehingga, kata Amir, didiharapkan Heru Budi bisa memulihkan kondisi birokrasi yang sudah kurang solid.
BACA JUGA:Heru Budi Mulai Duduki Kursi DKI 1 pada 16 Oktober 2022
"Belakangan ini muncul sinyalemen sekda bayangan dan lainnya. Ada yang kurang integral antara SKPD yang dengan lainnya. Terutama di tataran eselon dua seperti kepala dinas, walikota, kepala badan, dan lain lain," beber dia.
Bahkan, Amir juga melihat ada terbangun kubu-kubu di tubuh birokrasi yang menjadi tugas Pj Gubernur DKI.
"Ada yang bilang, ada geng ini dan itu, bersumber satu perguruan tinggi, bentuk kelompok tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan kelompok," pungkas dia.
Seperti diketahui, Heru Budi Hartono merupakan kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) yang kini menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.
BACA JUGA:Selamat, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Sumber:
