Usaha Wong Cilik Makin Terjepit, Buntut Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
Ilustrasi usaha kecil. (ist)--
Padahal, surat dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah dilayangkan pada 15 September 2022.
Yakni meminta bantuan sebesar Rp. 1,2 triliun.
“Walau sebenarnya angka Rp 1,2 triliun ini tidak besar tapi akan berdampak besar kepada rakyat kalau program BPUM ini turun. Tidak ada alasan bagi Kemenkeu tidak mendukung program BPUM,” tandas politisi Gerindra itu.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI Evita Nursanty.
Dia mendorong agar ada bantuan langsung dari pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.
Pencairan BPUM ini termasuk suksesnya program-program data tunggal Koperasi dan UMKM.
"Targetnya itu ada 14,5 juta data pada 2022 hingga 65 juta data pada 2024,” beber Evita.
BACA JUGA:Cegah Banjir, DKI Keruk Lumpur Sungai di Lima Wilayah
Mengenai masalah data tunggal, dia mewanti-wanti pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Apalagi data yang di anggarkan untuk program ini cukup besar mencapai Rp. 387 miliar.
“Kita beharap data ini dapat menjadi data tunggal dari informasi terhadap UMKM kita yang ada di Indonesia,” tambah dia.
Sumber:
