Tangerang

Ternyata Bukan Cuma Tolak Kenaikan BBM, Buruh dan Ojol di Tangerang Tuntut Ini Pada Pemerintah

Aksi unjuk rasa dilakukan oleh massa buruh dan pengemudi ojek online (ojol) di Tangerang, Banten. Massa unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (B

Ternyata Bukan Cuma Tolak Kenaikan BBM, Buruh dan Ojol di Tangerang Tuntut Ini Pada Pemerintah
Demo Kenaikan Harga BBM di Kabupaten Tangerang

TANGERANG, FIN.CO.ID - Aksi unjuk rasa dilakukan oleh massa buruh dan pengemudi ojek online (ojol) di Tangerang, Banten.

Massa unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Ujuk rasa massa buruh dan ojol diakhiri dengan pembacaan surat rekomendasi bagi pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tangerang.

(BACA JUGA:Ribuan Buruh dan Ojol di Tangerang Gelar Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM)

(BACA JUGA:Pesan BPJAMSOSTEK pada Buruh: Jangan Percaya Jika ada yang Minta Isi Data Penerima BSU)

(BACA JUGA:Asyik! 33 Ribu Warga Kabupaten Tangerang Bakal Dapat BST BBM Selama 4 Bulan)

Surat rekomendasi yang berisi lima tuntutan serikat pekerja dan ojol itu, dibacakan langsung oleh salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang dari partai Demokrat Aditya Wijaya. 

"Dari hasil rapat DPRD dengan perwakilan buruh, masyarakat dan ojek online, maka dengan ini DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan, pertama menolak kenaikan BBM," seru Aditya di hadapan ribuan massa demonstran, Rabu 21 September 2022. 

Kedua, lanjut dia, DPRD Kabupaten Tangerang bersama unsur buruh, masyarakat, dan ojek online juga menolak penghapusan subsidi listrik 450 VA. 

(BACA JUGA:Tarif Ojol Resmi Naik, Begini Respon Driver )

(BACA JUGA:Besok Jangan Kaget, Mulai Malam Ini Pukul 00.00 Tarif Ojol Resmi Naik)

Ketiga, DPRD juga merekomendasikan penolakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keempat DPRD Kabupaten Tangerang juga menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan yang kelima meminta ada kenaikan upah bagi buruh di tahun 2023," ucap Aditya menutup pembacaan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang. 

Sementara, Jayadi, salah satu koordinator aksi dari perwakilan serikat pekerja mengungkapkan, bahwa aksi unjuk rasa itu digelar semata-mata untuk menolak segala kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. 

(BACA JUGA:Usai Tarif Naik, Ini Hasil Survei Pengguna Angkutan Ojol)

Dirinya meminta surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan tersebut bisa disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tangerang kepada pemerintah pusat baik DPR maupun MPR RI. 

Supaya pemerintah membatalkan ataupun merevisi kembali kebijakan-kebijakan baru yang dinilai membuat rakyat semakin terpuruk. 

"Tadi Alhamdulillah surat rekomendasi dari DPRD sudah keluar dan kami menolak semua kebijakan-kebijakan mulai dari kenaikan BBM, penghapusan subsidi listrik bagi warga miskin, hingga penolakan PP 36 tentang pengupahan," tuturnya.

(BACA JUGA:Ratusan Buruh Bekasi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Orator Ajak Massa Patuhi Aturan Jangan Seperti Sambo)

"Tadi juga pihak DPRD sudah menyatakan akan menyampaikan surat rekomendasi itu ke pusat baik ke DPR maupun ke MPR RI," sambungnya.

Diungkapkan Jayadi, aliansi serikat buruh lainnya juga masih melakukan konsolidasi untuk merencanakan aksi demonstrasi selanjutnya.

(BACA JUGA:Aliansi BEM Gelar Demo Kenaikan Harga BBM, Polda Metro Jaya Rekayasa Lalu Lintas)

Agar, tuntutan para buruh, masyarakat, ojek online maupun mahasiswa dapat di dengar oleh pemerintah pusat. Sehingga, semua kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat bisa dibatalkan. 

"Kita masih konsolidasi. karena ini (unjuk rasa) tidak cukup hanya di Kabupaten Tangerang," terangnya.

"Kami juga akan meminta kepada DPRD Provinsi Banten apakah DPRD Provinsi Banten juga akan bersikap yang sama," pungkasnya. Rikhi Ferdian

 

Berita Terkait