Mendagri Usul 3 Kandidat Pj Gubernur, Pengamat: DPRD DKI Harus Waspadai Upaya Pengebirian Kedaulatan Rakyat
Pj Gubernur DKI Jakarta akan bertugas mulai 17 Oktober 2022
JAKARTA, FIN.CO.ID - Tepat 17 Oktober 2022, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir.
Guna mengisi kekosongan tersebut, dibutuhkan kandidat penjabat gubernur untuk menjalankan tugas hingga 2024.
Beredar kabar, Pj Gubernur DKI bakal diisi oleh figur yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga
(BACA JUGA:DPRD Ungkap Syarat Jadi PJ Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan)
Meskipun proses pengusulan nama kandidat sebanyak 6 orang yang diajukan ke Presiden Jokowi.
3 orang diusulkan oleh Kemendagri, 3 orang lagi diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Kamis (8/9/2022), mempertanyakan perihal pengajuan kandidat oleh Kemendagri.
Pasalnya, tidak ada kewenangan mendagri mengajukan calon pj gubernur.
(BACA JUGA:Figur Calon Pj Gubernur DKI Terus Bermunculan, Ini Salah Satunya)
Sesuai dengan iklim politik dan proses demokrasi, semestinya tugas mendagri hanya mengelola secara administratif calon–calon yang diajukan oleh DPRD DKI.
Lalu, diteruskan ke presiden untuk menetapkan satu dari tiga calon dari DPRD DKI.
Selanjutnya, ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Keikutsertaan Mendagri mengusulkan calon pj gubernur, tegas Amir, memunculkan pendapat bahwa tugas DPRD DKI untuk menyampaikan tiga calon hanya akan bersifat forma in verba.
(BACA JUGA:Jabatan Anies Tinggal Hitungan Bulan, 3 Kandidat Pj Gubernur DKI Ini Dinilai Mumpuni)
Baca Juga
“Hal inilah yang harus diwaspadai DPRD DKI,” kata Amir.
Menurut Amir, wajar bila DPRD DKI menyampaikan keberatan kepada Presiden Joko Widodo.
Yakni agar presiden menolak calon yang diusulkan Mendagri.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga bisa meminta jaminan dari Jokowi agar salah satu kandidat dari 3 calon ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI.
(BACA JUGA:Catat! Perwira TNI/Polri Aktif Tak Bisa Jadi Pj Gubernur, Namun...)
Biar bagaimana pun juga, kata Amir, DPRD adalah manifestasi kedaulatan rakyat di Jakarta.
Baca Juga
Sehingga, bila kandidat terpilih merupakan figur yang diusulkan Mendagri, bisa dikatakan sebagai bentuk pengebirian demokrasi.
"Itu penghinaan terhadap kedaulatan rakyat ibukota," tandas Amir.
Sebaliknya, sambung Amir, bila Pj Gubernur DKI berasal dari calon yang diusulkan DPRD maka kebijakan tersebut akan melahirkan pretoria sosial politik serta pretoria dalam penyelenggaraan pemerintahan di ibukota.
(BACA JUGA:Hanya Sebulan Menjabat, Mendagri Minta Pj Gubernur Jateng Tidak Bikin Aturan Baru)
Karena itu, tambah dia, DPRD DKI diharapkan tidak gegabah dalam menjalan hak dan kewajiban dalam mengajukan nama para calon pejabat gubernur pengganti Anies Baswedan yang nantinya akan bertugas pada 17 Oktober 2022 nanti,” pungkas Amir.