Bertambah, Ternyata 8 Anggota TNI AD Terlibat Kasus Mutilasi Warga di Mimika Papua
1 dari 6 Oknum TNI AD yang mutilasi 4 warga Papua saat diperiksa Polisi Militer -TNI AD-Dispenad
Jokowi meminta agar proses hukum kasus pembunuhan sadis itu dirampungkan dengan baik. Ini adalah kasus penting.
(BACA JUGA:Kasus Mutilasi Warga Papua oleh Oknum TNI Sama Seperti Kasus Sambo, Jokowi Minta Usut hingga Tuntas)
"Saya kira yang paling penting usut tuntas kemudian proses hukum," kata Jokowi.
Karenanya dengan tegas Jokowi memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantu polisi mengungkap kasus tersebut.
Polisi dan TNI harus bahu-membahu menegakkan hukum dalam kasus ini.
(BACA JUGA:Tokoh Muda Papua Beri Pernyataan Tegas Soal 6 Oknum TNI Mutilasi 4 Warga Mimika)
"Saya perintahkan kepada Panglima TNI membantu proses hukum yang juga telah dilakukan kepolisian tapi di-backup TNI. Sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI tidak pudar," ujarnya.
Jokowi berada di Papua dalam rangka meresmikan Papua Football Academy (PFA) di Istora Papua Bangkit, Jayapura, dan kegiatan lainnya. Sebanyak 3.048 personel TNI-Polri mengamankan situasi kunjungan kerja Jokowi.
Motif Pembunuhan
Sebelumnya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W. Sukotjo menyatakan, sampai saat ini tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap enam orang oknum prajurit TNI AD yang diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan sadis di Mimika, Papua.
Chandra mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tim penyidik Polisi Militer, motif pembunuhan yang dilakukan keenam prajurit TNI AD adalah ekonomi.
"Sementara ini motifnya ekonomi," kata Danpuspomad Letjen TNI Chandra W. Sukotjo saat dikonfirmasi awak media, Selasa, 30 Agustus 2022.
(BACA JUGA:Kasus Mutilasi Warga Papua oleh Oknum TNI Sama Seperti Kasus Sambo, Jokowi Minta Usut hingga Tuntas)
Dia pun menegaskan TNI AD akan menindak tegas bagi seluruh prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan merusak nama baik satuan dan TNI.
"Kami berusaha sesegera mungkin kasus ini dituntaskan," ujarnya.
Sumber:
