JAKARTA, FIN.CO.ID - Setelah dilantik menjadi Pj gubernur DKI Jakarta, 17 Oktober 2020, Heru Budi membuka posko pengaduan bagi warga Jakarta.
Bahkan, dalam beberapa hari belakangan ini, posko pengaduan selalu didatangi warga.
Bukan tidak mungkin, ada warga yang melaporkan tentang perilaku dan kinerja para pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
BACA JUGA:Insiden Kanjuruhan, Komnas HAM: Penyebab Utamanya Gas Air Mata
Kabar beredar, kalangan ASN pun mulai ketar-ketir dengan keberadaan posko pengaduan warga itu.
"Harusnya persoalan ini dilihat secara positif oleh ASN. Tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Karena yang dilaporkan masyarakat kan kinerjanya. Bukan pada pribadi-pribadi dari pejabat itu," ujar Anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Sjahrial kepada fin.co.id, Jumat (21/10?2022).
Dalam hal kinerja, sambung Sjahrial, tolak ukur kesuksesan SKPD atau pun pejabat di lingkungan Pemprov lainnya berkisar pada 85 persen.
"Kalau masuk pada tahapan 85 persen. Maka kinerja itu clear dan tidak perlu dipersoalkan," tutur Sjahrial.
BACA JUGA:Imbas Krisis Global, Pemerintah Siapkan Skenario di Tahun 2023
Dia menyarankan agar ASN menyesuaikan dengan kepemimpinan Pj Gubernur DKI Heru Budi.
"Saya kira tidak perlu takut lah. Tinggal menyesuaikan saja dengan management kepemimpinan PJ gubenur," kata dia.
Seperti diketahui, kabar bakal adanya pergantian atau rotasi di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta mulai berhembus.
Hal itu bersamaan dengan momentum pelantikan Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.
BACA JUGA:Puan Maharani Sebut Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Mengkhawatirkan: Ini Kejadian Luar Biasa