Pada akhirnya, kekuasaan tidak diuji ketika semua angka masih hijau. Kekuasaan diuji ketika angka mulai merah. Di titik itu, rakyat tidak butuh kambing hitam. Pasar tidak butuh slogan. Investor tidak butuh pidato. Yang dibutuhkan adalah disiplin, kejujuran fiskal, kepastian hukum, dan keberanian memperbaiki sistem yang selama ini membuat ekonomi tumbuh, tetapi tidak cukup kuat menahan guncangan.
Karena itu, prioritas Prabowo seharusnya jelas yaitu disiplin fiskal dan efisiensi total. Disiplin fiskal bukan berarti negara tidak boleh membangun. Disiplin fiskal berarti negara harus membedakan antara belanja produktif dan belanja konsumtif. Belanja yang menciptakan nilai tambah, memperkuat SDM, memperluas basis pajak, meningkatkan ekspor, dan memperbaiki produktivitas harus dipertahankan. Tetapi belanja yang hanya mengejar efek politik jangka pendek harus dipangkas atau ditata ulang.
Efisiensi total juga bukan sekadar menghemat anggaran perjalanan dinas atau mengurangi seremoni. Efisiensi total berarti audit menyeluruh terhadap program, subsidi, proyek, lembaga, BUMN, dan skema pembiayaan negara. Pemerintah harus berani bertanya, belanja ini menghasilkan apa? Siapa penerima manfaatnya? Apakah menciptakan produktivitas atau hanya memelihara ketergantungan? Apakah memperkuat ekonomi atau hanya memperkuat citra politik?
Selain fiskal, masalah hukum dan kelembagaan juga harus menjadi prioritas. Ekonomi tidak akan sehat bila hukum lemah. Investor tidak takut pada aturan yang ketat, asalkan aturan itu jelas dan berlaku sama. Yang ditakuti investor adalah aturan yang berubah-ubah, izin yang bisa dinegosiasikan, hukum yang bisa dibeli, dan kebijakan yang bergantung pada kedekatan politik. Selama kelembagaan lemah, biaya ekonomi tinggi akan tetap membebani dunia usaha.
Dalam konteks inilah agenda Danantara harus dibaca secara hati-hati. Tidak ada yang salah bila Prabowo ingin membangun model state capitalism melalui Danantara. Banyak negara berhasil menggunakan instrumen investasi negara untuk memperkuat ekonomi nasional. Singapura memiliki Temasek dan GIC. Tiongkok memiliki BUMN strategis dan sovereign investment platform. Negara-negara Teluk memiliki sovereign wealth fund yang sangat besar. Tetapi keberhasilan mereka bukan hanya karena negara memiliki dana besar. Mereka berhasil karena tata kelola, strategi, disiplin investasi, transparansi, dan akuntabilitas dijaga dengan ketat.
Danantara bisa menjadi instrumen penting bila dijalankan secara teknokratis dan terstruktur. Ia harus menjadi alat konsolidasi aset strategis, bukan tempat parkir kepentingan politik. Ia harus berorientasi pada nilai tambah, industrialisasi, transfer teknologi, dan penguatan daya saing nasional. Ia tidak boleh menjadi kendaraan baru untuk membagi proyek, menyelamatkan BUMN lemah, atau menciptakan rente baru atas nama kedaulatan ekonomi.
Prinsipnya sederhana, biarkan sistem bekerja secara natural. Kalau Danantara memang unggul, swasta akan menerimanya melalui sinergi dan kolaborasi. Dunia usaha tidak alergi terhadap negara selama negara memberi kepastian, efisiensi, dan nilai tambah. Swasta akan bergabung bila Danantara mampu membawa pembiayaan lebih murah, teknologi lebih baik, akses pasar lebih luas, dan tata kelola lebih kredibel.
Tetapi kalau Danantara tidak mampu, maka ia tidak boleh mengganggu sistem yang sudah berjalan. Negara tidak boleh memaksa pasar mengikuti kendaraan yang belum terbukti efisien. Negara tidak boleh menggunakan kekuasaan regulasi untuk memenangkan instrumen miliknya sendiri. Bila itu terjadi, Danantara bukan menjadi alat transformasi, melainkan menjadi distorsi baru.
Agenda besar selalu menggoda kekuasaan. Setiap presiden ingin meninggalkan warisan. Tetapi warisan yang baik bukan sekadar proyek besar atau lembaga baru. Warisan yang baik adalah sistem yang lebih sehat, fiskal yang lebih kuat, hukum yang lebih tegak, institusi yang lebih kredibel, dan ekonomi yang lebih produktif.
Prabowo memiliki hak penuh untuk membawa agenda sendiri. Tetapi ia juga harus memahami bahwa agenda baru hanya akan berhasil bila fondasi lama diperbaiki. Tidak mungkin membangun state capitalism yang kuat di atas fiskal yang rapuh. Tidak mungkin membangun Danantara yang kredibel di atas hukum yang lemah. Tidak mungkin membangun kedaulatan ekonomi bila pembiayaan negara terus bergantung pada utang mahal dan pasar yang makin curiga.
Baca Juga
Tantangan utama Prabowo bukan membedakan diri dari Jokowi. Tantangan utamanya adalah menyelesaikan pekerjaan rumah besar yang ditinggalkan era sebelumnya dengan keberanian, disiplin, dan akal sehat. Ia harus berani menahan godaan populisme fiskal. Ia harus berani memangkas pemborosan. Ia harus berani memperbaiki hukum. Ia harus berani membangun institusi yang bekerja tanpa harus selalu menunggu instruksi presiden. Dan yang paling penting, ia harus berani membiarkan kebijakan diuji oleh hasil, bukan oleh tepuk tangan.
Pada akhirnya, negara tidak bisa dibangun hanya dengan pidato besar. Negara dibangun dengan disiplin kecil yang dilakukan terus-menerus: menjaga anggaran, menegakkan hukum, menghormati pasar, memperbaiki birokrasi, dan memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat nyata.
