e. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasiKKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumenpersetujuan/konfirmasi KKPRL;
g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
"Merujuk pada ketentuan peraturan tersebut, dapat dimaknai bahwa “Setiap Orang” baik individu ataupun korporasi (swasta, koperasi ataupun lainnya) dapat melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil dengan terlebih dahulu mempunyai izin lokasi dan izin pengelolaan," kata Agus Surono.
Untuk dapat memanfaatkan ruang laut, maka dalam pelaksanaannya pemberian izin pemanfaatannya harus sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu: “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan : rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah provinsi, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, RTR pulau/kepulauan; dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.”
Selanjutnya terkait peristiwa pagar laut di Tangerang dan Bekasi, Agus berpendapat lebih tepat masih bersifat pelanggaran yang sifatnya administratif. "karena belum terdapat adanya “actus reus yang sifatnya strafbaar yang menyimpang dari asas doelmatigheid yaitu dalam pemberiaan izin pemanfaatan ruang laut," terangnya.
Baca Juga
Oleh karena belum terdapat adanya actus reus yang sifatnya strafbaar yang menyimpang dari asas doelmatigheid, maka dalam peristiwa hukum terkait pagar laut tersebut, Agus menilai lebih tepat diterapkan berupa sanksi administratif terkait ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.
“Sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:b. pemanfaatan ruang Laut," ujar Agus.
Sedangkan pelanggaran yang berkaitan pemanfaatan ruang laut dalam peristiwa pagar laut sebagaimana diuraikan diatas, terkait dengan ketentuan Pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu berupa pelanggaran antara lain pada huruf e s/d h sebagai berikut:
e. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasiKKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil; atau
f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; atau
g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
Oleh karenanya dalam peristiwa hukum terkait pagar laut sebagaimana diuraikan diatas, meski harus dipastikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, bentuk pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, harus dipastikan terlebih dahulu sehingga apabila terdapat pelanggaran administratif sebagaimana diuraikan diatas, maka bentuk sanksi administratif bagi mereka yang melakukan pelanggaran administratif dapat diberikan sanksi yang tepat agar penyelesaiannya komprehensif
