fin.co.id - Polemik pagar laut yang terpasang di sejumlah perairan Tangerang dan Bekasi hingga kini masih terus menjadiperhatian publik. Terakhir Polri, melalui Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yassin memastikan belum ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Prof. Agus Surono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menangani permasalahan pagar laut tersebut.
Sebelumnya, KKP juga telah melakukan penyegelan terhadap beberapa pagar laut yang terdeteksi di perairan Tangerang dan Bekasi. Langkah ini diambil sebagai bentukpengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan ekosistem laut dan aktivitas nelayan.
Prof. Agus Surono menelaah apakah ada means rea atau actus reus yang sifatnya strafbaar yang menyimpang dari asas doelmatigheid atas peristiwa pagar laut di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi.
"Mens rea (niat jahat) yaitu adanyakehendak atau niat jahat untuk melakukan suatuperbuatan pidana. Sedangkan actus reus yaitu merupakan perbuatan nyata yang sifatnya strafbaar (dapat dipidana) karena terdapat peyimpangan asas doelmatigheid (antara lain karena terkait perizinan dalam konteks administratif)," ujar Prof. Agus Surono dalam siaran tertulisnya, Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, untuk menjawab bahwa dalam peristiwa pagar laut di wilayah Tangerang dan Bekasi, perlu terlebih dahulu dikemukakan ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:
Pertama, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
Baca Juga
Kedua, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang mengubah Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautanyang berbunyi: “Pengelolaan ruang laut meliputiperencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagianintegral dari pengelolaan tata ruang.”
Ketiga, Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil:
“(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatanruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secaramenetap wajib memiliki Izin Lokasi.
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.”
Keempat, Pasal 101 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang: “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementerberdasarkan :
a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. RTR KSN;
