Soal UKT Mahal, Kemendikbudristek Dikti: Dilarang Komersialisasi Perguruan Tinggi Negeri
Soal polemik uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mahal, akhirnya Kemendikbudristek Dikti buka suara
FIN.CO.ID - Soal polemik uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mahal, akhirnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti) buka suara.
Kemendikbudristek Dikti mengungkapkan adanya perubahan jenis aktivitas mahasiswa pada metode pembelajaran di perguruan tinggi.
Hal ini berpengaruh pada komponen pembiayaan operasional perguruan tinggi.
Baca Juga
Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim memiliki terobosan pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar.
Pada transformasi pendidikan ini, terdapat beberapa agenda yang bertujuan untuk mencetak lulusan berdaya saing unggul.
BACA JUGA:
- Uang Kuliah Perguruan Tinggi Negeri Makin Mahal, Kemendikbudristekdikti: Kampus yang Punya Kewenangan
- Uang Kuliah Naik Mahasiswa Menjerit, Begini Kritik Keras dari Pengamat
Salah satunya adalah dengan metode pembelajaran inovatif dan kolaboratif.
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D. menjelaskan metode pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di kelas atau laboratorium.
"Dengan metode kolaboratif, undang pakar praktisi, melakukan project base learning," jabar Tjitjik pada Rabu, 15 Mei 2024.
Selain itu, mahasiswa berkesempatan mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus selama 1-2 semester.
Oleh karena itu, alumni MBKM memiliki tingkat kompetensi tinggi, masa tunggu kerja pendek, serta gaji pertama lebih tinggi dari rata-rata.
Dengan hasil positif inilah, kebijakan MBKM ini diinternalisasikan di sistem perguruan tinggi.
BACA JUGA:
Baca Juga
- Tersudut Usai Laporkan Mahasiswanya Soal Kritikan Uang Kuliah Mahal, Ini Penjelasan Rektor Universitas Riau
- Usai Viral, Rektor Unri Cabut Laporan Polisi Terhadap Mahasiswa yang Kritik uang Kuliah
"Kita melakukan review terhadap SSBOPT. Aktivitas apa saja yang wajib diakomodasi di dalam pembelajaran," kata Tjitjik.
Oleh karena itu, SSBOPT 2020 kemudian mengeluarkan Permendikbud No. 2 dan No. 54 Tahun 2024.
SSBOPT ini telah mempertimbangkan jenis program studi, indeks kemahalan wilayah, dan capaian standar nasional pendidikan tinggi (SNPT).
Nantinya, SSBOPT digunakan sebagai dasar kementerian menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) per semester yang menjadi acuan besaran kelompok tarif UKT.
Dalam penetapannya, PTN-BH harus melakukan konsultasi dengan Kemendikbudristek, sedangkan PT selain PTN-BH harus memperoleh persetujuan dari Kemendikbudristek.
Baca Juga
Tjitjik juga menegaskan bahwa UKT yang ditetapkan harus berdasarkan azas berkeadilan.
Sehingga, mahasiswa dari golongan kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan.
BACA JUGA:
Secara nasional, Kemendikbudristek mewajibkan kampus menyediakan kelompok tarif UKT 1 sebesar Rp500.000 dan UKT 2 sebesar Rp1.000.000 per semester.
Selebihnya, kampus memiliki kewenangan untuk menetapkan kelompok tarif UKT dan besarannya berdasarkan BKT tiap program studi.
Ia pun menegaskan bahwa kampus dilarang melakukan komersial perguruan tinggi.
"Tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi," tandasnya.
Sehingga, lanjutnya, perguruan tinggi bersifat inklusif. Bahwa perguruan tinggi dapat diakses oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik kurang mampu hingga mampu.(annisa zahro)