News . 10/01/2024, 18:26 WIB

Siapa Petinggi PT Vale Indonesia yang Diperiksa Kejari Luwu Timur?

Penulis : Rizal Husen
Editor : Rizal Husen

FIN.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur insentif memeriksa sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk. Pemeriksaan terkait dugaan perpajakan alias penerimaan negara di sektor pertambangan.    

Seperti dilansir dari https://harian.fajar.co.id , lebih dari 20 orang, termasuk petinggi PT Vale Indonesia Tbk beserta kontraktor nasional maupun lokal telah dimintai keterangan di Kejari Luwu Timur. 

Pemeriksaan dilakukan di Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Diketahui, PT Vale Indonesia Tbk pernah menggugat Pemkab Luwu Timur ke Pengadilan Pajak. 

Alasannya, PT Vale Indonesia tidak terima dikenakan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai  Rp 77 miliar.

Ini bermula saat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD). Tagihan pajak tersebut atas pemanfaatan lahan di tiga lokasi.

BACA JUGA:


Siapa Petinggi PT Vale Indonesia yang Diperiksa Kejari Luwu Timur-fin/diolah-

Yaitu perumahan Salonsa, Pontanda dan area lapangan Golf. Terkait hal itu, PT Vale Indonesia Tbk pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dengan tergugat Pemkab Luwu Timur.

Pada 27 September 2023 lalu, Kepala Bapenda Luwu Timur Muhammad Said pernah mengatakan sejak 24 Desember 1981, aset pemerintah daerah dimanfaatkan oleh PT Vale Indonesia. 

Namun, belum pernah dikenakan pajak BPHTB. Menurutnya, STPD yang diterbitkan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dikatakan, Pemkab Luwu Timur mengenakan pajak atas penggunaan lahan tersebut setelah hak pakai lahan dari PT Vale Indonesia Tbk berakhir. Masa berlaku hak pakai lahan berlaku hingga 24 September 2021.

Terpisah, penasihat Hukum PT Vale Indonesia, Marshel Tristan juga memberikan keterangan perihal perkara tersebut. 

BACA JUGA:

Marshel menyebut dirinya datang ke Kejari Luwu Timur untuk memberikan keterangan dan dokumen yang diminta oleh penyidik. 

"Tentu sebagai warga negara yang baik, kami datang memenuhi sesuai panggilan Kejaksaan. Kami memberikan keterangan dan dokumen yang dibutuhkan," ujar Marshel Tristan di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur, sepeti dikutip dari https://harian.fajar.co.id pada Rabu, 10 Januari 2024. 

Namun, Marshel belum menginformasikan secara detail dokumen apa yang diberikan kepada penyidik Kejari Luwu Timur. 

Apakah dokumen yang terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau penerima negara di sektor pajak, Marshel belum menjawab secara tegas. 

"Belum bisa sampaikan. Karena proses ini masih berlanjut. Itu bisa ditanyakan ke Kejaksaan. Sebagai warga negara dan sebagai badan hukum, kita dimintai keterangan ya kita datang," papar Marshel.

BACA JUGA:

Yang jelas, lanjut Marshel, pihaknya memberikan keterangan terkait hak, tugas dan kewajiban PT Vale Indonesia. Selain itu, Kejari Luwu Timur diyakini dapat obyektif setelah pihaknya memberikan keterangan. 

Kepala Kejari Luwu Timur, Yadyn saat dihubungi https://harian.fajar.co.id mengaku masih melakukan pemeriksaan.

"Masih dalam proses penyelidikan. Penyidik masih mengambil keterangan. Sudah 20 saksi yang dimintai keterangab," tegas Yadyn.  

Dia juga membenarkan, pihak yang diminta hadir memberikan keterangan adalah salah satu Direktur PT Vale Indonesia. Termasuk orang dari bagian keuangan. 

Seperti diketahui, PT Vale Indonesia memiliki 5 orang direksi. Mereka adalah: 

  • Presiden Direktur : Febriany Eddy
  • Wakil Presiden Direktur : Adriansyah Chaniago
  • Direktur : Bernardus Irmanto
  • Direktur : Vinicius Mendes Ferreira
  • Direktur : Abu Ashar

Sebelumnya, ada salah satu direktur PT Vale yang mengundurkan diri. Yaitu Matt Cherevaty. 

Dia mengajukan pengunduran diri sejak 8 September 2023 lalu dan direstui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Matt Cherevaty diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan pada 5 Mei 2023.

BACA JUGA:

PT Vale Indonesia Tegaskan Hormati Proses Hukum

Sementara itu, Head Of Communication PT Vale Indonesia, Bayu Aji mengatakan, PT Vale Indonesia sangat taat dan menjunjung tinggi penerapan good governance. 

Salah satunya dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. PT Vale Indonesia, lanjutnya, sangat memperhatikan segala kewajiban perpajakan.

Salah satunya terhadap pajak retribusi jasa kepelabuhan berlokasi di Balantang Port. ”Aktivitas ekspor nikel PT Vale semua melalui pintu Bea Cukai Malili setelah mendapatkan Laporan Survey dari surveyor independent. Demikian pula pada pelaporan realisasi pemasaran juga rutin dilakukan ke Kementerian ESDM,” ujar Bayu Aji melalui pesan WhatsApp kepada https://harian.fajar.co.id.

Terkait kegiatan Impor, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Bayu Aji menyebut pihaknya melaporkannya dalam bentuk Import Realization Report (IRR) atau Realisasi Impor dan Realisasi Permit kepada Kementerian ESDM.

"PT Vale sangat terbuka dalam memberikan informasi dalam melakukan aktivitasnya. Bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan dengan secara rutin setiap bulan dengan mengirimkan laporan kegiatan,” tuturnya.

Diantaranya, laporan aktivitas Terminal Khusus ke Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut  terkait aktivitas ekspor dan impor. Selain itu, juga kepada instansi terkait lainnya.

Menurut Bayu Aji, PT Vale Indonesia sangat menghormati proses-hukum yang berlaku. "Sebagai warga negara yang baik, jika dibutuhkan untuk memberikan informasi dalam memudahkan proses hukum yang ada, maka PT Vale selalu siap,” pungkasnya. (ans/fin)


PT Vale Indonesia Tbk-fin/diolah-Vale Indonesia

BACA JUGA:

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id