Bahlil Sebut Kontrak Izin Usaha Pertambangan Freeport Hampir Dipastikan Diperpanjang
Lokasi penambangan PT Freeport Indonesia-ptfi.co.id-ptfi.co.id
Bahlil Sebut Kontrak Izin Usaha Pertambangan Freeport Hampir Dipastikan Diperpanjang
Kontrak izin usaha pertambangan PT Freeport Indonesia hampir dipastikan akan diperpanjang.
Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Diketahui, kontrak izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2041 mendatang.
“Freeport akan kita putuskan dalam waktu dekat. Dekat lagi, tapi hampir pasti,” kata Bahlil usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology and Investment EXPO 2023 di Jakarta, Rabu 24 Mei 2023.
BACA JUGA:Diperiksa KPK, Bos Maspion Alim Markus Bungkam
Freeport sendiri telah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041.
Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas detail terkiat perpanjangan izin terutama dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara.
Salah satu syarat yang diminta pemerintah kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen atau menjadi 61 persen.
Penambahan besaran saham tersebut disebut Bahlil lantaran pendapatan Freeport semakin membaik.
BACA JUGA:Pastikan Timnas Indonesia Lawan Argentina, Erick Thohir: Serius Bukan Kaleng-kaleng
Selama 2022, penerimaan negara dari Freeport yang meliputi pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai 3,32 miliar dolar AS. Sedangkan untuk tahun 2023 ini diperkirakan mencapai 3,76 miliar dolar AS.
“Freeport harus mau, harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport engak mau nambah, saya siap dievaluasi menteri. 10 persen itu harus dengan biaya yang murah, saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang,” kata Bahlil pada saat konferensi pers di kantornya, Jumat (28/4).
Senada, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, perpanjangan izin Freeport harus memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah.
Sumber:
