News . 02/12/2023, 20:39 WIB
fin.co.id - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo tidak pernah memarahi Sudirman Said atas hal melaporkan mantan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas kasus meminta saham PT Freeport.
"Tidak benar Presiden Jokowi memarahi Sudirman Said karena melaporkan Setya Novanto (Ketua DPR saat itu) ke MKD pada tahun 2015," kata Ari Dwipayana, Sabtu 2 Desember 2023.
Dia mengatakan bahwa faktanya, Presiden Jokowi, seperti disampaikan Sudirman Said tanggal 7 Desember 2015 di Istana, justru sangat mengapresiasi proses terbuka yang telah dilakukan MKD dan terus mengikuti dari berbagai media dan stafnya.
"Presiden juga berpesan untuk terus mendidik masyarakat karena persoalan etika itu penting bagi publik," ucap Ari.
Ari mengatakan fakta-fakta itu bisa dicek dalam pemberitaan media massa kala itu.
Sebelumnya Sudirman Said yang merupakan mantan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) era Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla mengaku pernah dimarahi Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke MKD atas kasus permintaan saham PT Freeport dengan mencatut nama Jokowi-JK, yang kasusnya dulu dikenal publik dengan istilah "Papa Minta Saham".
Pengakuan Sudirman itu dilontarkan usai sebelumnya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo juga mengaku pernah diminta Presiden untuk menghentikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto.
Sudirman Said sendiri saat ini merupakan Wakil Kapten Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Sebelumnya, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo membuat kesaksian bahwa dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana dan diperintahkan untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.
Kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo disampaikan dalam sebuah acara yang dipandu Rosiana Silalahi yang tayang pada Kamis, 30 November 2023 malam.
Terkait hal tersebut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberi penjelasan.
Secara tegas Ari Dwipayana membantah adanya agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo yang membahas proses hukum Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik.
"Terkait dengan pernyataan Bapak Agus Rahardjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda presiden," katanya di Gedung Kemensetneg Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.
BACA JUGA:
Dikatakannya Presiden Jokowi telah menegaskan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, seraya meyakini bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik.
Penegasan Presiden itu tertuang dalam siaran pers yang diterbitkan melalui laman Sekretariat Kabinet RI pada 17 November 2017. Rilis tersebut dapat diakses pada tautan ini.
Ari mengatakan proses hukum terhadap Setya Novanto yang bergulir pada 2017, akhirnya berproses secara baik hingga berujung pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam kesempatan itu, Ari juga menegaskan bahwa revisi Undang-undang KPK adalah inisiatif DPR yang terjadi pada 2019, atau dua tahun setelah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto.
"Perlu diperjelas, bahwa revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR. Bukan inisiatif pemerintah," katanya.
Sebelumnya, dalam acara yang dipandu jurnalis senior Rosiana Silalahi yang tayang pada Kamis (30/11) malam, Agus menuturkan dirinya pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id