News . 30/11/2023, 07:00 WIB

Jika Menang Pilpres 2024, AMIN Tidak Batalkan Pembangunan IKN, Tapi....

Penulis : Afdal Namakule
Editor : Afdal Namakule

FIN.CO.ID- Kubu pasangan calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berkomitmen jika menang pada Pemilihan Presiden 2024 nanti, maka pihaknya tidak menghentikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. 

Menurut Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan pasangan AMIN, Hamdan Zoelva, IKN sudah diundangkan, sehingga tidak mungkin untuk dibatalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Namun, AMIN akan mengkaji ulang pembangunan tersebut. 

"Karena ibu kota itu undang-undang, jadi tidak mungkin undang-undang itu dibatalkan menggunakan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)," kata Zoelva ketika ditanya terkait isu IKN yang sedang digulirkan pada masa kampanye, di Jakarta pada Rabu 29 November 2023.

BACA JUGA:


Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, saat menyampaikan pidato politik dalam Deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN di Jakarta, Senin (27/11/2023). -ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal-

Meski begitu, Zoelva mengatakan, jika saja suara rakyat dan DPR RI yang menghendaki untuk dihentikan, maka bisa jadi mungkin pembangunan dihentikan. 

"Tapi sekali lagi bukan berarti akan disetop (pembangunan IKN), sama sekali tidak," ujarnya.

Zoelva mengatakan yang menjadi fokus dewan pakar yaitu terkait ketimpangan pembangunan, antara di Jawa dan di luar Jawa, serta Indonesia bagian barat dan timur, sehingga perlu ada pemerataan.

Untuk itu lanjut Zoelva, Dewan Pakar Timnas AMIN akan menyiapkan program pengganti IKN, dengan meningkatkan 14 daerah di luar Jawa agar dapat berkembang.

"Jadi bukan hanya satu kota, tapi kami menyiapkan 14 daerah untuk dikembangkan," katanya.

Dewan Pakar Timnas AMIN menyepakati delapan rumusan yang sesuai visi misi, yaitu kemandirian pangan, akses pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan, kualitas pembangunan, jaring pengaman sosial, komitmen anti korupsi, dan komitmen anti mafia.

BACA JUGA:


Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan (dua kiri) dan Muhaimin Iskandar (dua kanan) didampingi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari (kanan) dan anggota KPU RI Idham Holik (kiri) berfoto bersama saat Rapat -ANTARA FOTO/Galih Pradipta-

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta. 

Syaikhu mengatakan, jika PKS menang Pilpres 2024, pihaknya akan membatalkan pemindahan IKN ke Kalimantan dan mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu. 

Namum begitu PKS memastikan pembangunan di Kalimantan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku.

BACA JUGA:

Syaikhu menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, terkait dengan sejarah.

"Bahwa DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia.

Alasan kedua, lanjut Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan. PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.

Tetapi, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," kata Syaikhu. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. (*)

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id