News . 16/10/2023, 21:08 WIB

Profil Almas Tsaqibbirru Re A yang Gugatannya Dikabulkan MK, Ternyata Anak Koordinator MAKI Boyamin Saiman

Penulis : Admin
Editor : Admin

FIN.CO.ID - Nama Almas Tsaqibbirru Re A, mahasiswa UNS mendadak viral. Ini setelah gugatannya soal uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres dikabulkan MK (Mahkamah Konstitusi). 

Siapa Almas Tsaqibbirru Re A?

Almas lahir di Surakarta, pada 16 Mei tahun 2000. Saat ini, Almas berusia 23 tahun.  Dia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNS).

Almas kuliah di program studi Ilmu Hukum angkatan 2019.  Saat ini, Almas diketahui sedang magang di salah satu kantor pengacara. Almas diketahui telah menamatkan studinya pada 2022 lalu. 

Usut punya usut, Almas adalah putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). 

Melalui status WhatsApp yang dicapture fin.co.id, Boyamin Saiman mengunggah foto surat perbaikan permohonan kepada MK atas nama Almas.

BACA JUGA:


Surat perbaikan permohonan kepada MK atas nama Almas Tsaqibbirru Re A.-foto - capture WA Boyamin Saiman-

Surat yang diunggah Boyamin Saiman tersebut perihal Perbaikan Permohonan Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Uji Materi Pasal 169 Huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

Surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi itu dibuat di Sukoharjo pada 12 September 2023. 

Dalam lembar surat perbaikan permohonan tersebut, tertulis Almas beralamat di Jalan Awan 123, Ngoresan, kelurahan Jebres, Surakarta. 

Dalam gugatan ke MK itu, Almas didampingi advokat Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, Georgius Limart Siahaan dan Dwi Nurdiansah Santoso. 

Para advokat itu berasal dari Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang berkantor di Surakarta. Mereka menerima surat kuasa khusus dari Almas sejak 2 Agustus 2023. 

Saat dikonfirmasi, Boyamin Saiman membenarkan bahwa Almas adalah putranya. Namun, dia enggan menjelaskan panjang lebar gugatan uji materi tersebut. 

Dikutip dari situs MK, dalam sidang pendahuluan yang digelar Selasa, 5 September 2023, kuasa hukum Almas, Dwi Nurdiansyah Santoso mengatakan kliennya mengagumi pejabat pemerintahan berusia muda yang dinilainya berhasil dalam membangun ekonomi daerah.

Salah satunya adalah Gibran Rakabuming yang merupakan Wali Kota Surakarta. Gibran dinilai berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah Surakarta hingga 6,25 persen. 

Dalam sidang pendahuluan tersebut, pemohon menyebut ada banyak data yang menunjukkan sejumlah kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada Pemilu 2019 disertai kinerja baik. 

BACA JUGA:

 

Isi Putusan MK Atas Uji Materi yang Diajukan Almas Tsaqibbirru

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling renda 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," papar hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," terang hakim MK.

Seperti diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Dengan putusan ini, maka Gibran Rakabuming punya kekuatan konstitusi untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang sebagai Cawapres.      

Gugatan dari Mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas umur minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh sejumlah pihak menjelang pemilihan presiden 2024.

BACA JUGA:

Permohonan ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Giring Ganesha Djumaryo dan Dea Tunggaesti.

Kemudian kader PSI Dedek Prayudi, Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom.

Mereka meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan dari semula 40 tahun, jadi 35 tahun.

Dalam putusannya, MK menilai dalil pemohon atas batas usia minimal capres cawapres tidak mendasar.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023.

Dalam putusannya, MK menilai bahwa Mahkah Konstitusi tidak punya wewenang dalam menentukan batas umur capres dan cawapres. Sebab itu merupakan wewenang pembentuk UU dalam hal ini DPR RI.

"Merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden" kata Anwar Usman.

Kata dia yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara. 

MK menilai, Pasal 169 huruf g UU 7/2017 terkait batas minimal usia capres cawapres tidak bisa dianggap sebagai diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi. 

"Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang," kata Anwar. 

BACA JUGA:


Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) dan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) bersiap memimpin sidang permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (ca-ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay-

 

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id