Gerindra Respons Putusan MK Buka Peluang Gibran Rakabuming Jadi Cawapres
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons putusan MK soal batas usia minimum capres cawapres.
FIN.CO.ID - Jalan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden (cawapres) semakin mulus. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang bahas usia capres-cawapres yang diajukan Almas Tsaqibbiru Re A. Almas.
MK mengabulkan batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun kecuali pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih lewat Pemilu dan Pilkada.
Hal ini membuat peluang putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta semakin terbuka lebar.
Baca Juga
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons putusan MK soal batas usia minimum capres cawapres.
Dasco mengatakan putusan MK tersebut tidak hanya membuka peluang Gibran tetapi juga kepala daerah lain.
"Kepala daerah yang sedang menjabat ataupun pernah berpengalaman terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi capres dan cawapres," kata Dasco 16 Oktober 2023.
BACA JUGA:
- Mahfud MD Tegaskan Keputusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Mengikat
- Gibran Bisa Jadi Cawapres! MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Mahasiswa UNS
Dasco melanjutkan, Partai Gerindra juga menghormati keputusan MK yang memutus usia minimal 40 tahun.
Termasuk memperbolehkan pejabat atau kepala daerah yang pernah ataupun sedang menjabat.
"Koalisi Indonesia Maju masih dalam tahap pembicaraan (cawapres), pada waktunya akan kami sampaikan siapa pendamping Prabowo," ujarnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin.
Mahkamah mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah.
Baca Juga
BACA JUGA:
- Begini Respon Gibran Usai MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimum Capres Cawapres
- Sinyal MK Muluskan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Pendamping Prabowo Subianto, Masa Suram Indonesia
Ia memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebelumnya, Gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan MK (Mahkamah Konstitusi). Dengan putusan ini, Gibran Rakabuming berpeluang menjadi Cawapres.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun. Kecuali yang pernah atau sedang menjabat dan dipilih melalui pemilu. Termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan MK Atas Uji Materi yang Diajukan Mahasiswa UNS
Baca Juga
Mengadili
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling renda 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," papar hakim MK.
"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," terang hakim MK.
Seperti diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.
Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.
BACA JUGA:
- Begini Respon Gibran Usai MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimum Capres Cawapres
- Breaking News! MK Tolak Gugatan Batas Umur Capres Cawapres

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka--Instagram @Prabowo
Dengan putusan ini, maka Gibran Rakabuming punya kekuatan konstitusi untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang sebagai Cawapres.
Gugatan dari Mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas umur minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh sejumlah pihak menjelang pemilihan presiden 2024.
Permohonan ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Giring Ganesha Djumaryo dan Dea Tunggaesti.
Kemudian kader PSI Dedek Prayudi, Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom.
Mereka meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan dari semula 40 tahun, jadi 35 tahun.
Dalam putusannya, MK menilai dalil pemohon atas batas usia minimal capres cawapres tidak mendasar.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023.
BACA JUGA:
- Sinyal MK Muluskan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Pendamping Prabowo Subianto, Masa Suram Indonesia
- Jelang Putusan MK, PDIP: Tidak Ada Jalan Instan Bagi Kader, Semua Berproses dari Bawah
Dalam putusannya, MK menilai bahwa Mahkah Konstitusi tidak punya wewenang dalam menentukan batas umur capres dan cawapres. Sebab itu merupakan wewenang pembentuk UU dalam hal ini DPR RI.
"Merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden" kata Anwar Usman.
Kata dia yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara.

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).--
BACA JUGA:
- Bibit Siklon 99W Bakal Pengaruhi Cuaca Indonesia, BMKG: Waspada yang Bakal Terjadi
- Pagi Ini Ipar Jokowi Anwar Usman Bacakan Putusan Batas Umur Capres Cawapres, PDIP Larang Simpatisan Demo
MK menilai, Pasal 169 huruf g UU 7/2017 terkait batas minimal usia capres cawapres tidak bisa dianggap sebagai diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.
"Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang," kata Anwar.
Demontrasi Saat Pembacaan Putusan MK
Sejumlah warga memadati kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat untuk melakukan aksi terkait digelarnya sidang putusan gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Senin 16 Oktober 2023.
Hingga pukul 11.15 WIB, massa yang berasal dari kelompok masyarakat dan mahasiswa terus berdatangan untuk menyampaikan suara.
Pada kawasan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Medan Merdeka Barat, ada kelompok massa yang melakukan aksi dengan berorasi sambil berjoget.
Sedangkan di Jalan Medan Merdeka Barat dekat Silang Merdeka Daya Barat terpantau terdapat massa dari berbagai koalisi yang menyampaikan orasi sambil membawa spanduk yang berisi sejumlah tuntutan.
Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat telah menerjunkan sedikitnya 1.992 personel gabungan terdiri dari unsur polisi, TNI serta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sejumlah personel dari kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan tampak berjaga di sekitar kawasan aksi. Sekitar lima mobil komando juga diturunkan di lokasi.
Saat ini, polisi pun sudah menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat guna mendukung ketertiban dan keamanan pada saat sidang putusan gugatan UU Pemilu soal uji Materi Pasal 169 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
"Masyarakat agar menghindari kawasan Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat dan mencari jalur alternatif yang lain," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.