Pagi Ini Ipar Jokowi Anwar Usman Bacakan Putusan Batas Umur Capres Cawapres, PDIP Larang Simpatisan Demo
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan gugatan batas umur capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini, Senin 16 Oktober 2023.
FIN.CO.ID- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan gugatan batas umur capres-cawapres pada hari ini, Senin 16 Oktober 2023.
Sidang aka dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman yang juga merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi sidang pengucapan putusan dipimpin Ketua MK sebagai Ketua Majelis," kata Juri Bicara MK, Fajar Laksono, Senin pagi, 16 Oktober 2023.
Baca Juga
Sidang ini akan diikuti oleh delapan hakim konstitusi di Gedung MK RI 1 lantai 2 pada Senin 16 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB. "Insyaallah 8 Hakim konstitusi lainnya akan hadir," ujarnya.
BACA JUGA:
- MK Dinilai Tidak Punya Wewenang Terima Gugatan Batas Umur Capres-Cawapres
- Gugatan Batas Umur Cawapres di MK Dinilai Sebagai Upaya Muluskan Gibran di Pilpres 2024

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).--
Gugatan batas umur capres cawapres ini di terkait UU No 7 Tahun 2017 tentang umur capres cawapres dari minimal 40 tahun, didugat menjadi minimal 35 tahun.
Gugatan ini diajukan oleh sejumlah pihak termasuk Partai Politik. Seperti PSI dan Partai Garuda.
Gugatan tersebut ditunggu-tunggu dan juga dikiritk sejumlah pihak. Lantaran dianggap akan meloloskan anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dampingi Prabowo Subianto. Gugatan ini juga dianggap sebagai upaya Jokowi membangun dinasti politik.
PDIP Larang Kader Demo di MK.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023). -ANTARA/Narda Margaretha Sinambela-
DPI-Perjuangan sebagai pihak yang ikut mengkritik gugatan batas umur capres cawapres , melarang para kadernya ikut demonstrasi di MK jelang pembacaan putusan.
BACA JUGA:
Baca Juga
- DPR Bela Mahfud MD Soal Gugatan Perdata Panji Gumilang: Insyaallah Yakin Menang
- Hari Ini MK Putuskan Gugatan Sistem Pemilu 2024
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan "Jadi dari pada demo, lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai."
Menurut Hasto, sesuatu yang baik akan terbukti dan yang buruk akan terlihat dengan sendirinya.
Menurut dia, politik mestinya bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan.
"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain di demo," ujar dia.
"Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ucap Hasto.
Baca Juga
1.900 Aparat Gabungan Dikerahkan
Sebanyak 1.900 aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pengucapan putusan di MK pagi ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo mengatakan pihaknya belum memutuskan untuk menutup arus lalu lintas di depan gedung MK.
“Ada 1.900 personel gabungan. Penutupan arus lalu lintas masih situasional, lihat besok (hari ini),” kata Kombes Susatyo kepada wartawan pada Minggu malam.
Selain ribuan personel aparat gabungan, kata Susatyo, turut dikerahkan sistem keamanan yang dilengkapi dengan kendaraan taktis (rantis).
“(Masih) menyesuaikan (kondisi). Sudah pastilah melekat (aparat menggunakan rantis),” ujar Susatyo.
Lebih lanjut, Susatyo menambahkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan adanya penyelenggaraan aksi unjuk rasa atau demo.
Pihak keamanan pun, kata dia, akan mengantisipasi gelaran unjuk rasa yang akan timbul usai pembacaan putusan.
Kekuatannya berimbang cukup (aparat). Kami monitor, kami ukur eskalasi berapa massa (yang akan demo). Besok kami lihat,” kata Susatyo. (*)