News . 25/08/2023, 15:27 WIB

Jokowi Tak Sepakat dengan Megawati Soal Bubarkan KPK: Tiap Bulan Ada OTT

Penulis : Admin
Editor : Admin

Bubarkan KPK - Isu pembubaran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dilontarkan Megawati Soekarnoputri direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi secara tegas menyebut jika sistem yang saat ini berjalan di KPK sudah bagus dan tak perlu dibubarkan.

Hanya saja, meski secara sistem sudah terbilang bagus, Jokowi mengatakan tetap diperlukan evaluasi dan perbaikan. 

Bahkan, Jokowi juga mengatakan, jika KPK rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT). 

"Lembaganya (KPK) kan bagus, sistemnya (KPK) sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT," kata Jokowi, Kamis 25 Agustus 2023. 

Jokowi menegerangkan, evaluasi tersebut perlu dilakukan tidak hanya di KPK tetapi juga di semua lembaga negara. 

"Harus ada yang dievaluasi, perlu perbaikan, saya kira semua lembaga (negara, red) pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi," ujarnya.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri usul bubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pernyataan Megawati terkait usulan bubarkan KPK ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Dia menilai pernyataan Megawati Soekarnoputri yang usul bubarkan KPK merupakan sebuah evaluasi untuk memperkuat lembaga antirasuah ini.

"Apa yang disampaikan beliau itu bagian dari ya review (ulasan) dan evaluasi agar KPK semakin kuat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kinerja," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 24 Agustus 2023.

Terkait apa saja yang harus diperkuat KPK dari sisi regulasi atau perundang-undangan, Ghufron mengatakan hal tersebut adalah tugas pemerintah untuk menjawabnya.

"Yang bisa menilai adalah presiden, pemerintah, dan DPR karena KPK dibentuk melalui undang-undang. Beliau yang memiliki kewenangan untuk menilai, tapi yang kami concern untuk menanggapi adalah dari sisi kinerja," ujarnya.

BACA JUGA:

Namun, Ghufron juga mengatakan pihaknya akan menyusun laporan dari perspektif KPK mengenai kinerja lembaga antirasuah dalam menjalankan amanat yang diembannya, yakni memberantas korupsi.

"Nah, tentu kami pada saatnya akan melaporkan di pertengahan, di akhir juga akan kami laporkan apa yang dalam perspektif, baik Bu Mega ataupun publik yang dianggap mungkin dianggap melemah atau turun, akan kami sampaikan perspektif yang sebenarnya, perspektif KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menginginkan KP) berubah menjadi lembaga yang lebih kuat.

"Ini (KPK) sifatnya hanya komisi, menurut saya memang kurang kuat, jadi harus diubah," kata Megawati di Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.

Megawati mulanya mengaku prihatin karena hingga kini masih muncul praktik korupsi yang mencerminkan dekadensi moral di Indonesia.

Megawati kemudian menuturkan bahwa KPK ia dirikan saat masih menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.

Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 Bambang Kesowo saat itu mengajukan beleid pembentukan KPK dan meminta Megawati berkenan menandatangani.

BACA JUGA:

Meski demikian, Megawati tidak serta merta berkenan menandatangani surat pembentukan lembaga antirasuah itu karena wujudnya komisi yang setara lembaga ad hoc alias tidak permanen.

"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa komisi? Itu sifatnya kan ad hoc mas, kenapa enggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap karena ad hoc itu kan suatu saat bisa dibubarkan dan itu Tap MPR," kata Megawati.

Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan KPK berangkat dari belum maksimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.

"Lalu beliau (Bambang Kesowo) mengingatkan saya: 'nanti ibu kalau enggak teken, ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi'. Wah betul juga, ya wis saya teken saja," katanya.

Megawati berharap apa yang disampaikan tersebut tidak disalahartikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya KPK.

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id