News

Tok! MA Tolak PK Moeldoko, Demokrat: Kado Ulang Tahun AHY

Tertulis dalam situs resmi MA penolakan PK Moeldoko diputuskan hari ini Kamis 10 Agustus 2023.

Tok! MA Tolak PK Moeldoko, Demokrat: Kado Ulang Tahun AHY
Ilustrasi: Palu sidang.

PK Moeldoko Ditolak- Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan oleh Kepada Staf Presiden Moeldoko atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat.

Tertulis dalam situs resmi MA, penolakan PK Moeldoko diputuskan hari ini Kamis 10 Agustus 2023.

"Tanggal putus Kamis, 10 Agustus 2023. Amar putusan: tolak," demikian bunyi putusan itu.

PK Moeldoko diajukan dan masuk di MA pada 15 Mei 2023. Perkara itu teregister dengan nomor 128 PK/TUN/2023. 

Putusan penolakan PK Meoldoko ini diadili oleh ketua majelis Yosran, anggota majelis 1 Lulik Tri Cahyaningrum, anggota majelis 2 Cerah Bangun. Selain itu, panitera pengganti Adi Irawan.

"Status, perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis," tulis MA.

BACA JUGA:

Wasekjen Partai Demokrat Ossy Darmawan menyambut baik putusan itu. Dia menilai bahwa itu bagian dari kado ulang tahun Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Kado manis di hari ulang tahun AHY hari ini. PK KSP Moeldoko di MA ditolak. Terima kasih para hakim MA atas keadilan yang telah dihadirkan," katanya di Twitter.

"Kegigihan dan kepemimpinan Ketum AHY beserta seluruh kader Partai Demokrat untuk melawan Gerombolan Maling Partai, ditambah dengan dukungan dari masyarakat luas membuat upaya begal partai ini dapat digagalkan. Alhamdulillah, terima kasih Allah Swt, semoga Engkau sadarkan dan kembalikan KSP Moeldoko ke jalan yang benar. Amin YRA," sabungnya.

Kasus ini bermula ketika kubu Moeldoko membuat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB itu, Moeldoko didapuk sebagai ketua umum.

Mereka lalu menggugat SK Menkumham yang mengakui Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat. Gugatan diajukan ke pengadilan, namun ditolak. Banding pun ditolak. 

BACA JUGA:

Demokrat: Kasihan Moeldoko Ngarap Benar jadi Ketum, Sampai Akal Sehat Hilang

Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon heran dengan sikap KSP Moeldoko yang ngotot mengambil alih Partai Demokrat. 

Menurut Jansen, Moeldoko yang bukan kader Partai Demokrat. Sehingga jangankan jadi Ketua Umum, sebagai pimpinan ranting pun Moeldoko tidak bisa. Sebab bukan kader partai. 

 "Moeldoko itu jangankan jadi Ketum Demokrat, jadi Ketua Demokrat tingkat Ranting (Desa) aja tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Karena bukan kader dan tidak punya KTA. Apalagi jadi Ketum," kata Jansen lewat Twitter-nya, dikutip Selasa 30 Mei 2023.

Menurut Jansen, ambisi Moeldoko jadi Ketum Demokrat hingga seperti orang kehilangan akal sehat. 

"Kasihan ngarap benar jadi Ketum Demokrat. Sampai akal sehat jadi hilang," kata Jansen. 

Diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu menggugat Menkumham dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kepengurusan DPP Partai Demokrat (PD). 

Berkas perkara gugatan itu sudah kantongi nomor 128 PK/TUN/2023. Berkas perkara itu masuk MK pada 15 Mei 2023. 

Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menduga ada tangan-tangan politik yang ingin mengganggu Partai Demokrat agar tidak ikut dalam Pemilu 2024 mendatang. 

SBY menilai, berdasarkan akal sehat sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. 

"Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk," kata SBY lewat keterangan tertulis, dilansir pada Senin 29 Mei 2023.

SBY mengatakan, dia mendapat telepon dari seorang mantan Menteri yang menyampaikan pesan dari politis senior yang bukan dari Partai Demokrat. SBY mengatakan, pesan seperti itu kerap dia dapatkan. 

"Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," kata SBY. 

SBY mengatakan, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dia berharap agar pemegang kekuasaan baik politik dan hukum, agar tetap amanah, tegakkan kebenaran keadilan. 

"Indonesia bukan negara predator - yang kuat memangsa yang lemah, serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah," katanya. 

SBY juga mengimbau kepada kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt. 

"Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional," ucap SBY. (*)

Berita Terkait