Prajurit TNI Gugur di Papua, DPR: Segera Libatkan TNI Berantas KKB Papua
anggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta pemerintah segera melibatkan TNI dalam menghadapi KKB Papua.
Prajurit TNI Gugur di Papua, DPR: Segera Libatkan TNI Berantas KKB Papua - Seorang prajurit TNI gugur diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua di Nduga.
Selain itu, sejumlah anggota TNI juga masih hilang kontak usai penyerangan KKB Papua.
Terkait insiden tersebut, anggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta pemerintah segera melibatkan TNI dalam menghadapi KKB Papua.
Baca Juga
Christina Aryani menyampaikan rasa dukanya atas gugurnya Pratu Miftahul Arifin di pos penjagaan TNI penyelamat pilot Susi Air.
BACA JUGA:
"Dukacita mendalam pada keluarga besar TNI dan keluarga prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin yang gugur," ujarnya dalam keterangannya, Senin, 17 April 2023.
Dia berharap prajurit lain yang masih dalam pelarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.
Meski begitu, informasi yang didapatkan sejauh ini masih simpang siur, tapi dia percaya situasi ini bisa diatasi dengan baik.
Dia menilai kesempatan ini dapat menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan keamanan di Papua.
BACA JUGA:
Untuk itu, perlu ada kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini.
"Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespon kasus demi kasus saja?" katanya.
Baca Juga
Menurut dia, peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan.
Sebab, beberapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan ekonomi, akan tetapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan.
BACA JUGA:
"Kami tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil," tambah dia.
Selain itu, sambung Christina, kebijakan ini sangat penting dirumuskan karena selama ini TNI digerakkan di Papua untuk mendukung operasi penegakan hukum oleh Polri.
Baca Juga
Hal ini mengingat pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.
Sehingga, sudah waktunya peraturan presiden (perpres) pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan agar jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI.
BACA JUGA:
Christina juga melihat prajurit sering mengalami dilema ketika dikaitkan dengan HAM.
Padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi tidak menentu.
Adapun personel TNI hingga Polri menjadi korban bahkan warga sipil juga ikut menjadi korban.
"Kami sungguh berharap agar segera ditemukan solusi yang baik untuk tetap mewujudkan Papua sebagai tanah damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Christina.