Dia mencontohkan fenomena di mana ketika terjadi bencana. Semua politikus hadir hanya untuk menunjukkan bahwa dia telah berbuat.
Tapi tidak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa terjadi lagi dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain sebagainya.
BACA JUGA: Sikap 8 Fraksi Tolak Proporsional Tertutup Dinilai PDIP Hanya Hore-Hore, PAN: Ini Serius
"Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara (proporsional tertutup) gotong royong," imbuhnya.
Dengan basis individu tersebut, lanjutnya, maka hasil pemilihan proporsional tertutup akan mendorong praktik nepotisme yang makin marak.
Dengan sistem proporsional tertutup itu pula, menurut dia, suatu partai melupakan proses kaderisasi hanya demi mendapatkan kursi di parlemen, mencalonkan keluarga pejabat, kemudian mendapatkan popularitas semata. Padahal, itulah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan.
"Itulah yang disikapi, sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban," tegasnya.
BACA JUGA: Tok! 8 Fraksi DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
Bagi Hasto, partai politik yang gemar "membajak" kader maupun mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas, maka tidak akan setuju dengan sistem pemilihan proporsional tertutup.
"Sehingga, mari kembalikan kepada muruah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan," kata Hasto.
Namun demikian, dia mengakui sistem pemilihan proporsional tertutup juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis di mana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.
"Soal ini, ya partai harus bertanggung jawab kenapa menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik," jelasnya.
BACA JUGA: Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup
Terkait proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Hasto mengaku pihaknya yakin pada akhirnya MK akan mengambil keputusan tepat. Dia percaya dalam mengambil keputusan MK bersikap independen, merdeka, dan tak masuk dalam kepentingan praktis.
Dia berharap para hakim MK memiliki jiwa dan sikap kenegarawanan agar mengambil keputusan terbaik, mengingat peserta pemilu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah partai politik, bukan perorangan.
