Viral . 07/12/2022, 07:25 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Mantan Menkominfo Tifatul Sembiring beri sindiran pedas ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco 'bungkam' interupsi kader PKS di sidang paripurna bahas RKUHP.
Tifatul Sembiring menyampaikan sudut pandangnya pada kicauan lewat akun media sosial Twitter pribadinya bernama @tifsembiring yang sudah terverifikasi.
Politikus PKS itu diketahui cukup aktif dalam memanfaatkan platform tersebut untuk menelurkan opini-opini pribadinya.
Kali ini Tifatul Sembiring memberi respons mengejutkan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco setop interupsi kader PKS Iskan Qolba Lubis.
BACA JUGA:RKUHP Disahkan, Ada Hak Perempuan yang Hilang? Berikut Beberapa Pasal yang Jadi Sorotan
"Akan lebih elok, jika pak Sufmi Dasco, mampu menahan emosi saat memimpin sidang DPR RI 6/12/2022," tulis Tifatul Sembiring.
"Apalagi sudah dikukuhkah sebagai Professor," tambahnya, Selasa, 6 Desember 2022.
Bahkan eks Menkominfo ini juga merasa harusnya kader PKS dalam sidang paripurna bahas RKUHP diberi waktu untuk bicara tanpa dihentikan.
"Jika Anda biarkan ustaz Iskan Qolba Lubis bicara 3 menit, tanpa disetop," terang Tifatul.
BACA JUGA:Yasonna Sentil PKS Walk Out RKUHP, Malah Bandingkan dengan Sikap Demokrat
"Tentu tak kan keluar kata-kata diktator dan sebagainya itu. Gitu mau koalisi?," tutupnya.
Cuitan Tifatul Sembiring mendulang 178 komentar, 261 retweets, dan 1.235 likes dari netizen sampai berita ini tayang.
Sebelumnya Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS yang melakukan interupsi dan lantang menolak pasal RKUHP tersebut adalah Iskan Qolba Lubis.
Iskan meluapkan reaksi kala menanggapi RKUHP yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 November 2022.
Simak‼️ pic.twitter.com/ByHP9j84f2
— Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) December 6, 2022
BACA JUGA:RUU KUHP Disetujui Jadi UU, Komisi III DPR Sarankan Ini Pada Para Penolaknya
"Saya Iskan Qolba Lubis, Anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS Dapil Sumatera Utara," kata Iskan.
"Dalam kesempatan Interupsi menyampaikan bahwa Fraksi PKS memiliki dua catatan kritis terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," tambahnya.
Pertama, tegas Iskan, Fraksi PKS konsisten dan tegas meminta pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara dicabut.
Karena, menurut Iskan, pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet dan mengancam demokrasi Indonesia.
BACA JUGA:Tegas! Ferdinand Hutahaean Tolak RKUHP: Terlalu Banyak Pasal Kontroversial
Pasal ini, bagi kader PKS itu, bisa disalahgunakan penguasa untuk memberangus kritik masyarakat.
"Semangat kita mereformasi produk kolonial, sementara pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini sejarahnya melindungi penguasa kolonial," ucap Iskan.
"Ini ironis dan bisa menjadi backlash bagi demokrasi yang susah payah kita perjuangkan melalui reformasi tahun 1998," sambungnya.
Kedua, imbuh Iskan, Fraksi PKS menegaskan pentingnya larangan dan pidana bagi perilaku LGBT dalam perumusan pasal RKUHP.
BACA JUGA:Draf Final RKUHP Disahkan Hari Ini: Lakukan Oral Seks Diancam 12 Tahun Penjara
Mengingat, kampanye dan perilaku LGBT sudah sangat darurat dengan trend perkembangan penyimpangan moral ini di kehidupan bermasyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
"Dasar negara Pancasila dan UUD 1945 jelas tidak memberi ruang bahkan melarang perilaku LGBT," tutur Iskan saat interupsi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 November 2022.-Twitter/@FPKSDPRRI-
Iskan Qolba Lubis juga bilang bahwa LGBT ini bukan persoalan kebebasan dan hak asasi manusia tapi penyimpangan.
"Kebabasan di Indonesia dibatasi oleh undang-undang berdasarkan norma agama dan budaya luhur bangsa sehingga tidak ada kebebasan tanpa batas atau bebas nilai seperti LGBT," tegas Iskan mengakhiri interupsinya.
BACA JUGA:RKUHP: Hubungan Seks di Luar Nikah Penjara 1 Tahun, Kumpul Kebo 6 Bulan
Sebelumnya Rapat Paripurna DPR pada Selasa menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Apakah RUU KUHP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui RUU KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ia mengatakan seluruh fraksi sudah menyatakan pendapat di tingkat I terkait RUU KUHP untuk dibawa dalam rapat paripurna untuk pengambilan keputusan.
BACA JUGA:RKUHP Segera Disahkan, BEM UI: Jokowi Jahat!
"Ada fraksi yang menyampaikan catatan terkait RUU KUHP. Saya sudah berikan kesempatan pada fraksi untuk sampaikan catatan tersebut ke rapat paripurna namun meminta mencabut pasal dalam RUU KUHP, itu namanya tidak konsisten," ujarnya.
Pernyataan dia itu dikatakan setelah anggota Fraksi PKS DPR, Iskan Qolba Lubis, yang sempat memberikan interupsi dalam rapat paripurna untuk menyampaikan dua catatan terhadap RUU KUHP.
Namun Ahmaf langsung memotong interupsi tersebut karena Lubis meminta agar pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga dihapus. Padahal menurut dia, Fraksi PKS dalam pengambilan keputusan di tingkat I sudah sepakat RUU KUHP dibawa ke rapat paripurna.
Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, mengatakan RUU KUHP sangat diperlukan masyarakat Indonesia dalam rangka mereformasi hukum pidana nasional, mereformasi hukum pidana nasional sesuai tujuan pembangunan nasional.
Hal tersebut menurut dia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur serta mewujudkan kesamaan dan HAM.
Bambang Wuryanto menilai muatan dalam RUU KUHP mencerminkan paradigma pemidanaan bukan hanya untuk memberikan efek jera dan pembalasan namun mewujudkan keadilan.
Menurut Bambang Wuryantom, RUU KUHP memuat penyempurnaan secara holistik dengan mengakomodir semua pendapat masyarakat agar tidak ada kriminalisasi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat paripurna DPR itu adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
Akan lebih elok, jika pak Sufmi Dasco, mampu menahan emosi saat memimpin sidang DPR RI 6/12/2022. Apalagi sdh dikukuhkah sbg Professor. Jika anda biarkan ustadz Iskan Qolba Lubis bicara 3 menit, tanpa distop, tentu tak kan keluar kata2 diktator dsb itu...????
— Tifatul Sembiring (@tifsembiring) December 6, 2022
*GituMauKoalisi?
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id